Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Suryanto, mengkritik Pemerintah Provinsi Sulteng yang dinilai belum menyiapkan langkah strategis secara maksimal untuk mitigasi bencana alam dan pemenuhan cadangan pangan.
Padahal, wilayah Sulteng tergolong sangat rawan terhadap berbagai ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga dampak fenomena El Nino.
Baca: Ini Deretan Program Ganjar Pranowo
Sorotan tajam tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Sulteng ini saat Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Suryanto menyayangkan minimnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi krisis sosial dan situasi darurat di tengah masyarakat.
"Ketersediaan Anggaran Belanja Daerah tahun 2027 untuk penanganan bencana sosial dan mitigasi bencana alam sangat tidak maksimal. Alokasi belanja di Dinas Pangan untuk penanganan kerawanan pangan hanya tersedia Rp230 juta yang harus dibagi untuk 13 kabupaten/kota. Ini sangat riskan," tegas Suryanto, Kamis (6/8).
Legislator PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut ini membeberkan bahwa ketimpangan anggaran juga terlihat jelas pada perencanaan alokasi cadangan pangan daerah.
Dari target cadangan pangan yang direncanakan mencapai 170 ton per tahun, anggaran yang dialokasikan Pemprov Sulteng untuk tahun 2027 hanya mampu mencakup sekitar 27 ton. Angka ini dinilai jauh dari kata ideal untuk menopang kebutuhan warga jika terjadi bencana skala besar.
Baca: Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat!
"Kami menyadari kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak stabil. Namun, program mitigasi dan cadangan pangan adalah kewajiban yang sangat mendesak. Kita harus menyiapkan langkah sejak awal agar saat terjadi situasi luar biasa, pemerintah hadir secara nyata di tengah masyarakat," tuturnya.
Atas dasar itu, Suryanto menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemprov Sulteng untuk melakukan rasionalisasi ulang dan menambah alokasi anggaran penanganan bencana serta ketahanan pangan dalam KUA-PPAS 2027. Langkah tersebut dinilai vital agar daerah tidak gagap saat menghadapi krisis.
