Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendukung penuh usulan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
Menurutnya, pembentukan Satgas PHK sangat urgen, mengingat semakin tingginya potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia akibat berbagai faktor ekonomi global.
“Lebih cepat, lebih baik (dibentuk Satgas PHK) karena kita paham betul potensi PHK di Indonesia demikian tinggi kalau kemudian perang dagang Amerika China ini berlaku seperti ini maka pasti gelombang PHK ke depan akan semakin tinggi,” ujar Edy.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
Edy menekankan bahwa Satgas PHK harus bekerja di dua level penting: pencegahan dan perlindungan terhadap pekerja. Pada level pencegahan, Satgas PHK perlu memetakan perusahaan-perusahaan, terutama yang bergerak di sektor padat karya dan rentan bangkrut, untuk menghindari gelombang PHK lebih lanjut.
“Jadi dipetakan dan Satgas PHK bisa memberikan rekomendasi agar pemerintah juga membantu perusahaan-perusahaan padat karya yang punya potensi PHK besar, itu lebih penting pada upaya pencegahan,” tandas dia.
Pada level perlindungan, kata dia, Satgas PHK bisa memberi perlindungan kepada pekerja yang terkena PHK sehingga hak-hak dan kompensasi PHK serta jaminan sosial terpenuhi oleh pihak perusahaan dan pemerintah.
“Saya sependapat soal Satgas PHK ini terutama di masa-masa ke depan yang potensi PHK di Indonesia sangat besar. Jadi Satgas PHK akan menutup kelemahan pengawasan ketenagakerjaan yang selama ini terjadi, kan banyak PHK tapi tidak teradvokasi dengan baik. Itu saya kira tepat kalau Satgas PHK dibentuk di Indonesia,” ungkap dia.
Baca: Ganjar Ingatkan Tak Boleh Ada Matahari Kembar
Lebih lanjut, Edy berharap Satgas PHK nantinya akan diisi oleh tokoh-tokoh yang paham soal ketenagakerjaan, memiliki integritas tinggi serta memiliki link dengan dunia usaha dan pekerja.
“Karena ini betul-betul perlindungan bagi pekerja maka tokoh-tokoh ini tidak boleh memiliki conflict of interest karena kalau tokoh-tokoh yang ada itu, tidak punya integritas, maka kembali lagi nanti korbannya adalah pekerja yang tidak terlindungi dengan baik yang terkena PHK ini,” ucapnya.
“Jadi, menurut saya hati-hati di dalam memilih tokoh-tokoh, harus ada perwakilan buruh, harus ada perwakilan tokoh masyarakat lalu kemudian mungkin juga ada tokoh-tokoh yang memahami tentang dunia perusahaan,” pungkas Edy terkait Satgas PHK.
