Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti penonaktifan 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Kementerian Sosial.
Ia mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya aduan masyarakat miskin di Grobogan yang terkena dampak penonaktifan ini.
Baca: Benhur Watubun Imbau Masyarakat Waspadai Kondisi Cuaca Ekstrem
“Dari data yang kami terima, banyak masyarakat di Grobogan yang dieksklusi dari kepesertaan BPJS PBI,” ujar Edy dalam kunjungannya ke Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Jumat (4/7).
Edy menekankan perlunya peninjauan ulang kebijakan ini, karena banyak peserta yang membutuhkan akses layanan kesehatan.
“Negara harus menjamin orang miskin untuk menjadi anggota BPJS (PBI),” tegasnya.
Edy meminta Pemerintah Daerah Grobogan untuk melakukan survei ulang terhadap peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan.
Baca: Once Mekel Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Pejompongan
“Setiap lurah harus memastikan apakah masyarakat yang dinonaktifkan itu benar-benar miskin atau tidak. Jika memang miskin, lurah wajib mengusulkan kembali melalui Dinas Sosial agar dapat direaktivasi melalui Kementerian Sosial,” imbuhnya.
Selain itu, Edy juga mensosialisasikan pentingnya BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
“Kesehatan itu nomor satu, harta nomor dua, jabatan nomor dua. Apa gunanya kita kaya jika kita tidak sehat? Kalau sakit kan tidak bisa menikmati hartanya,” pesannya.
