Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, menyoroti besarnya alokasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rancangan APBN 2026. Dana fantastis senilai Rp 335 triliun tersebut harus diawasi secara ketat agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar berdampak langsung pada penerima manfaatnya.
“Anggaran harian BGN bisa mencapai Rp 1,2 triliun. Ini jumlah yang luar biasa besar. Harus dipastikan programnya tepat sasaran, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan membawa perbaikan nyata dalam status gizi rakyat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Edy menyambut baik komitmen pemerintah memenuhi seluruh permohonan anggaran BGN. Hal ini disebutnya sebagai jaminan Presiden Prabowo Subianto untuk program prioritasnya. Manfaat MBG tidak bisa dilihat langsung. Program ini bertujuan menekan angka tengkes (stunting) dan gizi buruk secara nasional.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Namun, Edy mengingatkan bahwa besarnya anggaran bukan jaminan sukses tanpa pengawasan sistematis dan keterlibatan daerah. Dia menekankan pentingnya membangun pusat data terpadu yang terkoneksi langsung dengan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.
“Kalau sistem pusat data (pusdatin) BGN benar-benar terintegrasi, maka semua transaksi, harga bahan pangan, hingga distribusi makanan bisa dimonitor real-time. Ketimpangan harga atau potensi penyimpangan pengadaan bisa langsung terdeteksi,” paparnya.
Sebagai contoh, ia menjelaskan, jika setiap SPPG melaporkan harga telur yang dibeli, maka sistem dapat menghitung rata-rata harga telur di tiap daerah. Jika ada SPPG yang membeli jauh di atas rata-rata, itu bisa menjadi sinyal penyimpangan dan harus ditindaklanjuti.
Dengan nilai anggaran yang begitu besar, ia pun menegaskan tidak boleh ada ruang untuk penyelewengan, baik dalam pengadaan, distribusi, maupun pelaksanaan program MBG. Menurutnya, sasaran program harus jelas. Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang berisiko mengalami stunting harus ditambah jangkauannya agar mendapatkan makanan yang bergizi.
“Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) sebelumnya belum cukup efektif mengatasi stunting,” ucapnya.
ia pun meminta SPPG harus hadir dengan pendekatan menu lokal yang bergizi dan sesuai selera masyarakat. Untuk itu perlu keterlibatan ahli gizi dalam menyusun menu berbasis pangan lokal. Menurutnya, kearifan lokal perlu dipadukan dengan standar gizi agar menu yang disediakan tidak hanya sehat, tapi juga diterima oleh masyarakat.
Baca: Ganjar Amini Pernyataan Puan Soal Nama Sekjen PDI Perjuangan
Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya sinergi antara BGN dan pemerintah daerah dalam memastikan keamanan pangan serta efektivitas distribusi. Dinas kesehatan setempat dan satgas pengawas harus aktif memantau pelaksanaan MBG di lapangan.
“Saya mendorong optimalisasi peran pemda, khususnya dinas kesehatan dan satgas pengawasan. Perlu strategi bersama antara pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat,” kata Edy.
Edy berharap, jika pengawasan diperkuat dan eksekusi program dilakukan secara transparan, anggaran jumbo BGN bukan hanya besar di atas kertas. Dia berharap program ini benar-benar mampu menjawab tantangan gizi di Indonesia dan mempercepat penurunan stunting nasional.
