Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mendesak pemerintah segera mengevaluasi penanganan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara.
Ia menilai kelangkaan yang masih berlangsung hingga dua pekan pascabencana telah menghambat distribusi bantuan dan aktivitas masyarakat.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Sudah dua pekan bencana berlangsung, namun kelangkaan BBM masih belum teratasi. Bantuan dan aktivitas warga terhambat, sehingga Pertamina harus serius menangani kondisi ini,” kata Bane dalam keterangan yang diterima, Jumat (12/12).
Bane menegaskan bahwa ketersediaan BBM merupakan elemen kunci dalam penanganan bencana. Ia meminta Pertamina bekerja ekstra menghadirkan solusi konkret dan memastikan stok BBM aman, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
“Maka pengadaan BBM ke Sumut harus dilakukan dengan segala upaya, termasuk lintas moda. Susah lewat darat, gunakan jalur laut atau udara karena ini bukan kondisi normal dan perlu kerja ekstra,” ucapnya.
Berdasarkan laporan yang ia terima, kelangkaan BBM terjadi di berbagai wilayah Sumatra Utara. Masyarakat terpaksa mengantre panjang demi mendapatkan BBM, sementara harga BBM eceran melambung tinggi. Di Dairi dan Pematangsiantar, harga Pertalite disebut mencapai Rp20.000-Rp25.000 per liter, sedangkan Solar dijual Rp12.000-Rp15.000 per liter.
Baca: Ganjar dan Risma Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Alam
“Dengan kondisi memprihatinkan ini, maka layak kita mempertanyakan kinerja Pertamina. Jika tak mampu kerja sebaiknya direksi Pertamina dievaluasi,” ucapnya.
Ia menambahkan, terganggunya pasokan BBM otomatis menghambat mobilitas masyarakat dan berpotensi memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Masalah BBM ini jangan diremehkan karena dampaknya memengaruhi banyak hal. utamanya untuk penanganan di lokasi bencana, dan percepatan pemulihan dampaknya,” kata Bane.
