Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Bangka Belitung dari Dapil Bangka Barat, Elvi Diana menilai, apa yang telah dilakukan kepolisian, TNI, jaksa, KPK dan instansi lainnya semata-mata untuk menyelematkan kerugian negara atas sumber daya alam yang ada.
Sebelumnya Aparat Penegak Hukum (APH) akhir-akhir ini kian gencar mengungkap kasus timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
“Kita memang harus saling bergandeng tangan dalam hal ini. Karena ini bukan hanya mengenai aset. Tapi ini adalah bentuk pendapatan untuk negara dan provinsi serta kabupaten kita juga akan mendapatkan hasil alam ini dalam hentuk royalti,” ujarnya, Kamis (5/3).
Aksi ini harus mendapatkan dukungan luas sampai ke lapisan paling bawah. Masyarakat, dia harapkan berkontribusi dan melaporkan apabila di lingkungan sekitar menemui praktik ilegal dalam sektor pertambangan timah.
Tidak hanya timah saja, bisa pula pada bentuk pasir kuarsa yang dieksploitasi tanpa memberikan dampak bagi daerah dan masyarakat. Begitu pula zirkon serta turunan dari pada hasil timah tersebut.
“Good corporate governance, moral dan etika itu tentunya harus ada di tiap individu agar kejadian serupa tak lagi terulang. Begitu pula di perusahaan, penegak hukum, pejabat perusahaan yang menangani mineral dan pertambangan,” katanya.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Seluruh elemen tadi, kata Elvi, sangat berkaitan erat akan ada atau tidaknya kembali praktik timah ilegal di daerah ini. Ia harap, ke depan tidak ada lagi juga sistem deking pada sektor tambang timah di Bangka Belitung.
“Mulai dari perangkat hukum, pejabat di instansi terkait, masyarakat. Semua sistem tata kelola timah mulai saat ini harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Semua harus dilaporkan sesuai dengan aturan yang ada di NKRI,” ungkapnya.
