Surabaya, Gesuri.id – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Fraksi PDI Perjuangan, Eri Irawan, menekankan pentingnya percepatan integrasi transportasi publik di kawasan aglomerasi Surabaya Raya sebagai langkah strategis untuk memperlancar mobilitas warga sekaligus menurunkan emisi.
“Suroboyo Bus dan Wira-Wiri sudah full cashless, tapi belum sepenuhnya terhubung dengan Trans Jatim. Idealnya, ketika beli tiket Suroboyo Bus, penumpang bisa langsung naik Wira-Wiri tanpa bayar lagi,” kata Eri, Minggu (21/9/2025).
Eri menjelaskan integrasi transportasi mencakup dua aspek penting, yaitu integrasi pembayaran dan integrasi antarmoda. Saat ini sebagian konektivitas sudah berjalan, seperti koneksi Trans Jatim ke Wira-Wiri dan Suroboyo Bus, namun perlu diperkuat agar lebih optimal.
Ia juga menyoroti persoalan Terminal Intermoda Joyoboyo yang dikelola Pemkot Surabaya, sementara Trans Jatim berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim.
“Seharusnya rute Trans Jatim diselaraskan dengan pengembangan rute yang disiapkan pemkot. Jadi, tidak berjalan sendiri-sendiri,” sebutnya.
Eri turut mendukung penuh pembangunan Surabaya Regional Railways Line (SRRL) yang menurutnya akan berdampak signifikan bagi mobilitas warga.
“Kalau SRRL terealisasi, ini akan sangat bagus, apalagi ditunjang flyover Aloha dan underpass Margorejo yang akan mengurangi potensi perlintasan sebidang,” tuturnya.
Selain soal moda transportasi, Eri menyoroti kualitas layanan, termasuk perilaku pengemudi. “Semua pengemudi wajib ikut training intensif: teknik mengemudi, etika pelayanan, hingga tes psikologi. Kalau ada pelanggaran, kita juga harus evaluasi Dishub, apakah training-nya sudah efektif,” ucapnya.
Ia menambahkan pentingnya pengawasan ketat di lapangan, pemeriksaan kesehatan rutin, hingga sistem penghargaan.
“Pengemudi yang mendapat rating tinggi dari penumpang harus diberi bonus. Itu akan memotivasi mereka menjaga kualitas,” ujar Eri.
Dengan pergerakan masuk-keluar Surabaya mencapai 390 ribu perjalanan per hari, ia menegaskan perlunya pendekatan aglomerasi.
“Kita tidak bisa bicara Surabaya sendiri. Harus ada koordinasi antara provinsi, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto. Pemprov Jatim harus jadi penggerak agar transportasi publik benar-benar terintegrasi di Surabaya Raya,” pungkasnya.
