Jakarta, Gesuri.id - Kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji di Kota Surabaya dinilai mampu menjaga ritme pembangunan pada satu tahun pertama periode kedua kepemimpinan mereka.
Koordinasi Eri-Armuji berjalan intens dan terlihat dalam sejumlah agenda pembenahan layanan kota yang terus bergerak, mulai dari transportasi umum, parkir, hingga penguatan tata kelola aset.
“Kalau bicara kolaborasi, sebenarnya tidak ada keraguan. Mereka dua karakter yang saling melengkapi,” kata
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
Kepala Bapilu DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini, sosok Eri Cahyadi memiliki kekuatan pada aspek teknokrasi dan perencanaan kebijakan. Sementara Armuji sebagai politisi senior yang saat ini menjabat ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya dinilai memperkuat pengawalan lapangan dan komunikasi sosial.
“Pak Eri teknokrat, tapi teknokrat yang kerakyatan. Pak Armuji politisi senior yang orientasinya juga kerakyatan. Jadi ritme pembangunan itu bisa terjaga karena pembagian peran mereka jelas,” ujarnya.
Sebagai indikator, Eri Irawan mengungkapkan adanya pertemuan intens antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam beberapa hari terakhir untuk membahas berbagai isu strategis.
“Beberapa hari lalu mereka bertemu hampir dua jam di ruang wali kota. Membahas banyak hal. Ini menunjukkan komunikasi dan koordinasi berjalan,” tegasnya.
Eri menilai, menjaga ritme pembangunan menjadi penting di tengah tantangan ekonomi beberapa tahun terakhir, ketika konsumsi rumah tangga dan investasi melandai. Karena itu, belanja pemerintah dan pembangunan infrastruktur strategis harus tetap berjalan, namun tetap seimbang dengan program yang menyentuh kebutuhan warga.
“Tidak bisa dipertentangkan antara pembangunan infrastruktur strategis dengan program bantuan warga. Dua-duanya harus berjalan berbarengan,” katanya.
Di sektor transportasi umum, Eri Irawan menyebut Komisi C DPRD Kota Surabaya mendorong percepatan Perda Transportasi Umum, yang salah satunya mengatur penguncian alokasi anggaran untuk pengembangan transportasi publik.
“Anggaran transportasi umum masih minim. Karena itu perlu dikunci lewat perda. Skemanya 5 persen APBD untuk pengembangan transportasi umum,” jelasnya.
Selain itu, pembenahan parkir tepi jalan umum juga dinilai menjadi pekerjaan besar yang terus didorong agar tidak berhenti di tengah jalan. Eri menyebut, penerapan parkir non-tunai merupakan bagian dari perbaikan sistemik, termasuk registrasi ulang juru parkir dan penguatan monitoring.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Pentingnya Integritas bagi Pemimpin
“Parkir non-tunai itu menyelesaikan persoalan secara sistemik. Ada registrasi ulang, rekening petugas, sampai monitoring,” ujarnya.
Eri menambahkan, Komisi C juga mendorong perluasan penerapan parkir non-tunai, termasuk rencana pemantauan berbasis CCTV pada titik parkir prioritas.
Eri Irawan berharap ritme pembangunan yang sudah berjalan pada tahun pertama periode kedua ini dapat terus dijaga, dengan konsistensi kebijakan dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Kalau kolaborasi ini dijaga, Surabaya bisa melaju lebih cepat. Kuncinya konsistensi, komunikasi, dan keberanian memperbaiki sistem,” pungkasnya seperti yang dikutip melalui laman Pikiran Rakyat.
