Tulungagung, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung, Erma Susanti, mendorong penguatan fungsi DPRD sebagai salah satu langkah penting untuk membenZahi tata kelola pemerintahan dan mengawal pembangunan daerah. Momentum Hari Jadi Ke-821 Kabupaten Tulungagung diharapkan menjadi titik awal bagi pemerintah daerah bersama parlemen untuk berbenah, terutama setelah kasus korupsi yang menyeret kepala daerah.
“Semoga Tulungagung segera berbenah setelah tsunami KPK kemarin, dan bisa semakin kuat dan tangguh melewati tantangan global,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Erma menilai, peringatan hari jadi daerah tidak semestinya hanya menjadi agenda seremonial. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan.
Anggota DPRD Jawa Timur itu menyebut sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD. Di antaranya persoalan lingkungan serta ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi mengganggu sektor pertanian dan berbagai kegiatan produktif masyarakat.
Selain tantangan lingkungan, dinamika ekonomi global juga perlu diantisipasi. Menurut Erma, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat apabila tidak direspons melalui kebijakan yang tepat.
“Semua harus diantisipasi bersama untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dalam upaya membenahi tata kelola pemerintahan, Erma menegaskan DPRD memiliki posisi strategis melalui tiga fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ketiganya harus dijalankan secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berlangsung sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui fungsi legislasi, DPRD diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan persoalan daerah. Sementara itu, fungsi pengawasan menjadi instrumen untuk memastikan kebijakan serta program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.
Adapun fungsi penganggaran berperan memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar diarahkan pada prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, setiap anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga.
Erma berharap penguatan ketiga fungsi tersebut dapat mendorong terwujudnya pemerintahan Tulungagung yang semakin akuntabel. Program pembangunan, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi harus menghasilkan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Memasuki usia ke-821 tahun, Tulungagung diharapkan mampu bangkit dari berbagai persoalan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan daerah. Optimalisasi peran DPRD dan kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk mewujudkan harapan tersebut.

















































































