Jakarta, Gesuri.id – Sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membebankan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean.
Melalui unggahan di akun media sosialnya, Ferdinand menyatakan dukungannya terhadap langkah Menkeu Purbaya yang menegaskan pentingnya menjaga prinsip kehati-hatian fiskal dan tanggung jawab keuangan negara.
“Saya mendukung langkah Purbaya untuk menutup pintu bagi pembayaran utang Kereta Cepat Indonesia menggunakan APBN,” tulis Ferdinand, Minggu (12/10/2025).
Ia menilai keputusan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah menjaga kredibilitas fiskal nasional di tengah tekanan berbagai proyek besar yang membutuhkan pembiayaan besar.
“Keputusan Purbaya merupakan langkah tepat agar proyek yang bersifat komersial tidak menjadi beban keuangan rakyat,” ujarnya.
Ferdinand juga menilai, langkah Menkeu Purbaya menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap proyek strategis dijalankan secara profesional dan berorientasi pada manfaat ekonomi yang nyata.
“Sikap tegas seperti inilah yang dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara,” tambahnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pembayaran utang proyek KCJB seharusnya menjadi tanggung jawab badan usaha yang mengelolanya, bukan dibebankan pada APBN. Pernyataan tersebut menuai apresiasi publik sebagai langkah menjaga integritas dan keberlanjutan fiskal.
Langkah Purbaya dinilai sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan negara yang transparan — nilai yang selama ini juga dijunjung tinggi oleh PDI Perjuangan.
