Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan serta menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis dan progresif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Angka kemiskinan di wilayah perdesaan Jawa Timur masih mencapai 13,12 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Kami mendorong adanya perlindungan sosial yang adaptif dan basis data terpadu untuk mendukung intervensi yang tepat sasaran,” kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yordan Batara Goa, dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Selasa.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya kebijakan afirmasi spasial untuk percepatan pengurangan kemiskinan, khususnya di wilayah dengan kemiskinan ekstrem seperti Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi.
Baca: Dolfie Pertanyakan Hilangnya Indikator Kesejahteraan Petani
Dalam hal pendapatan daerah, pihaknya menilai proyeksi pertumbuhan PAD harus lebih ambisius untuk menopang program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Target indikator pertumbuhan PAD perlu ditingkatkan menjadi minimal 5 hingga 7 persen per tahun, jauh lebih rasional dibandingkan target sebelumnya sebesar 1,87 persen. Apalagi rata-rata realisasi pertumbuhan PAD Jawa Timur tahun 2019–2023 mencapai 6,9 persen,” ujarnya.
Yordan juga menyampaikan pentingnya memasukkan indikator sosial strategis ke dalam dokumen perencanaan daerah. Di antaranya adalah Indeks Theil untuk mengukur ketimpangan antarwilayah serta Indeks Risiko Bencana sebagai dasar mitigasi wilayah rawan.
“Rekomendasi Pansus untuk mengevaluasi dan mengembalikan kedua indikator tersebut ke dalam dokumen perencanaan sangat tepat, agar penanganan risiko bencana di 31 kabupaten/kota berisiko tinggi dapat dirancang secara sistemik,” tuturnya.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan turut mengapresiasi langkah Pansus yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan. Menurut Yordan, konversi lahan pertanian produktif yang terus terjadi perlu diantisipasi melalui penguatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), pengembangan lumbung pangan desa, serta hilirisasi hasil pertanian rakyat.
Baca: Selly Gantina Dorong Adanya Perubahan Perpres
“Setiap tahun, Jatim kehilangan sekitar 5.212 hektare lahan pertanian produktif. Jika tidak diantisipasi dengan penguatan KP2B dan program hilirisasi, ketahanan pangan kita akan semakin rapuh,” katanya.
Yordan juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan prinsip money follow program dalam proses penganggaran. Ia menilai belanja daerah harus difokuskan pada program strategis yang mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah secara langsung.
“Selama ini penganggaran masih dominan pada pemerataan administratif antarwilayah, padahal seharusnya diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya menutup pernyataan.
