Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi mengisyaratkan dukungannya terhadap wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi partai berlambang banteng moncong putih itu menyatakan siap mengirim surat resmi guna mendorong terealisasinya Pansus PAD. Pasalnya, hingga kini baru Fraksi Gerindra yang telah melayangkan surat kepada Ketua DPRD dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait pembentukan pansus tersebut.
“Kalau nanti diperlukan untuk menguatkan, sebelum dibahas di pimpinan, kita akan bantu dorong (berkirim surat). Kami (Fraksi PDI Perjuangan) nggak masalah bersurat untuk membentuk Pansus tentang PAD,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, kepada Radar Bekasi.
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
Menurut Nyumarno, pembentukan pansus yang diusulkan Gerindra bertujuan membahas persoalan optimalisasi PAD. Jika terbentuk, pansus akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak terkait potensi-potensi pendapatan, baik dari wajib pajak maupun retribusi.
“Kalau dilihat dari tujuannya bagus, tentu karena semangatnya Pak Bupati Bangkit, Maju, Sejahtera, maka secara kepartaian, Fraksi PDI Perjuangan turut serta menyambut baik dan kita sepakat. Walaupun secara surat baru Fraksi Gerindra saja. Tapi pembentukan pansus itu banyak kok yang mendukung,” ucapnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi itu menilai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 maupun Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sedang “tidak baik-baik saja”.
Hal itu dipicu beban belanja pegawai yang mencapai lebih dari 40 persen, sehingga intensifikasi, optimalisasi, dan ekstensifikasi pendapatan harus segera digencarkan.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
“Tujuan pansus itu salah satunya, kita ingin tahu mana saja potensi yang menguap maupun tidak optimal, karena di dalam pansus kemungkinan besar dapat ditemukan itu. Nanti di pansus itu bisa tergambar, bahasanya terbongkar,” katanya.
Nyumarno menegaskan, pembentukan pansus bersifat mendesak.
“Ya, ini mendesak, karena sebenarnya hitung-hitungan kita penginnya semua bisa terbahas, bahkan kalau perlu di akhir tahun ini, di sela-sela pembahasan yang urgensi APBD, ya bisa menjadi prioritas,” Pungkasnya.
