Medan, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut terkait pergeseran anggaran hingga tujuh kali sepanjang tahun anggaran 2025.
Kritik itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025, Senin (29/9/2025).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Pantur Banjarnahor, saat membacakan pandangan fraksinya menegaskan bahwa beberapa OPD tidak mampu memaparkan data dan dokumen secara lengkap mengenai program yang dikoreksi.
“Hal ini menjadi persoalan dasar yang menyangkut efektivitas dalam menilai alokasi anggaran dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan meminta agar dalam pembahasan Ranperda APBD 2025, seluruh pergeseran anggaran dievaluasi secara menyeluruh.
“Terkait pergeseran anggaran hingga tujuh kali, sikap Fraksi PDI Perjuangan sejak awal hingga pandangan akhir saat ini masih mempertanyakan urgensi dilakukannya pergeseran anggaran,” tegas Pantur.
Ia juga mempertanyakan kesesuaian pergeseran anggaran tersebut dengan ketentuan hukum.
“Kami tegas mempertanyakan, apakah pergeseran ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak. Apabila tidak sesuai dan menjadi temuan kemudian hari, maka kami tidak bertanggung jawab,” ujarnya menutup pandangan fraksi.
Meski memberikan catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menerima Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, sembari mendesak pemerintah provinsi memperbaiki tata kelola dan transparansi anggaran agar lebih tepat sasaran.
