Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku melalui, Yan Zamora Noach, menilai pengembangan pendidikan di Maluku masih berjalan di tempat. Kondisi tersebut tercermin dari kualitas pendidikan yang dinilai masih jauh tertinggal dibandingkan rata-rata nasional.
“Dan masih banyak lagi masalah lain yang menjadi momok pengembangan pendidikan di Maluku,”ujar Yan.
Pandangan tersebut disampaikan Yan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku terkait penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, Rabu (26/8/2026) malam.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, salah satu indikator yang menggambarkan masih rendahnya kualitas pendidikan di Maluku adalah posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku yang berada di urutan ke-31 dari 38 provinsi di Indonesia.
Yan mengatakan kualitas dan mutu pendidikan di Maluku masih berada jauh di bawah rata-rata nasional. Persoalan serupa juga terlihat pada kualitas dan mutu tenaga pendidik yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Selain kualitas pendidikan dan tenaga pendidik, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti keterbatasan sarana dan fasilitas penunjang pendidikan di berbagai wilayah Maluku. Kondisi tersebut diperparah dengan penyebaran guru yang belum merata.
Fraksi juga menyinggung keberadaan guru titipan yang dinilai belum efektif dalam menjalankan tugasnya. Persoalan lainnya adalah belum dibayarkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru tahun 2025 hingga semester pertama tahun 2026.
Tidak hanya itu, kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah disebut masih banyak menghadapi persoalan. Sementara itu, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya menopang kegiatan belajar mengajar serta operasional sekolah, realisasinya dinilai masih tersendat.
Berbagai persoalan tersebut dinilai menjadi hambatan serius dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku. Fraksi PDI Perjuangan meminta kondisi tersebut tidak lagi dianggap sebagai persoalan yang biasa terjadi.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, berbagai persoalan pendidikan di Maluku sudah membutuhkan penanganan serius dan segera dari Pemerintah Provinsi Maluku. Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas tenaga pendidik, pemerataan guru, sarana prasarana, hingga dukungan anggaran pendidikan.
Fraksi secara khusus meminta Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memberikan perhatian lebih terhadap persoalan tersebut. Terlebih, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dinilai tidak hanya memberikan tekanan terhadap instansi pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi berdampak pada dunia pendidikan di Maluku.
“Ini hal yang sudah luar biasa dan perlu penanganan segera oleh Bapak Gubernur,” tegas Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemerintah Provinsi Maluku segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Menurut mereka, peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia dan masa depan masyarakat Maluku.
