Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pemerintahan dan pelaksanaan Pemilu di Indonesia harus tetap berjalan sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan Puan menanggapi spekulasi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan adanya "percepatan" sebelum tahun 2029.
"Sesuai dengan konstitusi, pemerintahan itu berjalan sesuai undang-undangnya per lima tahun," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Puan menekankan bahwa siklus kepemimpinan dan pelaksanaan Pemilu di Indonesia telah diatur secara jelas dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, seluruh pihak diminta untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku.
"Jadi ikuti konstitusi yang ada dan ya sebagai warga negara yang taat hukum ya ikuti semua aturan itu dengan sebaik-baiknya. Pemilu per lima tahun ya kita lakukan setiap lima tahun," ujar Puan.
Pernyataan Puan tersebut disampaikan menyusul beredarnya potongan video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang tengah menjadi perbincangan di media sosial.
Dalam rekaman video itu, Budi Arie tampak berbicara di hadapan jajaran pendukungnya dalam sebuah forum pertemuan. Ia duduk tepat di samping Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi.
Budi Arie dalam pernyataannya menyinggung dinamika politik nasional dan menyampaikan insting pribadinya mengenai kemungkinan adanya perubahan yang terjadi lebih cepat dari agenda politik yang telah ditentukan menuju 2029.
Ia mengaku telah menyampaikan pandangannya tersebut secara langsung kepada Jokowi dalam pertemuan itu.
"Berbagai pandangan dan diskusi, dan menurut saya nanti akan kita diskusikan lagi lebih lanjut. Termasuk pandangan plus-minus dan sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'" ujar Budi dalam rekaman video tersebut.
Budi Arie kemudian melontarkan pertanyaan retoris kepada para peserta forum mengenai kesiapan mereka apabila skenario percepatan politik tersebut benar-benar terjadi, meskipun saat ini seluruh agenda politik masih mengacu pada pelaksanaan Pemilu 2029.
