Tabanan, Gesuri.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, menyoroti ketatnya akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pelaku ekonomi kreatif dan artisan lokal.
Ia menilai perbankan perlu mengubah tolok ukur kelayakan kredit dengan mempertimbangkan rekam jejak karya serta portofolio pelaku usaha kreatif sebagai bentuk kepercayaan (trust).
Kritik tersebut disampaikan Samuel di sela-sela kunjungan kerjanya di Nuanu Creative City, Tabanan, Bali, Jumat (28/8).
"Masalah KUR ini terus kami tanyakan. Sebetulnya apa yang dibutuhkan perbankan dari pelaku kreatif agar muncul kepercayaan? Karya yang bersifat takberwujud (intangible) ini semestinya bisa menjadi pegangan bagi mereka," tegas Samuel.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, konsistensi berkarya dan nilai jual produk yang telah dibangun seorang artisan selama bertahun-tahun seharusnya dapat dinilai secara finansial oleh pihak perbankan.
"Masa perbankan tidak bisa melihat kualitas dan nilai jual karya seorang artisan yang sudah bertumbuh bertahun-tahun? Ini merupakan modal awal untuk mengukur kredibilitas mereka," ujarnya.
Menurut Samuel, persoalan ini kerap menjadi bahan perdebatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI bersama mitra kerja terkait. DPR terus mendesak adanya kejelasan standar regulasi agar pelaku ekonomi kreatif mendapatkan kemudahan akses layanan keuangan dari alokasi dana KUR yang besar.
Selain kendala perbankan, tokoh kreatif nasional ini juga menyoroti pentingnya pendataan potensi ekonomi kreatif secara menyeluruh di tingkat daerah. Ia menilai keragaman budaya Indonesia merupakan modal modalitas kreatif yang tidak tandingannya, tetapi pengelolaannya belum maksimal.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Tantangan kita bukan pada kekurangan kreativitas, melainkan pada kemampuan mengelola, mengemas, memasarkan, serta memetakan potensi tersebut di setiap wilayah," jelas Samuel.
Ia mendorong pemerintah pusat dan pemangku kepentingan untuk memperkuat validasi data ekonomi kreatif daerah tanpa hanya bergantung pada BPS. Data yang akurat dinilai menjadi fondasi utama agar program pembinaan dapat berjalan tepat sasaran.
"Jika tidak dimulai dengan basis data yang kuat, kita tidak akan tahu apa yang sebenarnya harus dibina dan ke mana arah pengembangannya," pungkasnya.
