Semarang, Gesuri.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan skema untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten, yakni Banyumas, Banjarnegara, Brebes, Pemalang, dan Kebumen.
"Kami juga memetakan hingga level terendah untuk mengambil langkah percepatan dalam tiga bulan ke depan," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Rabu (29/9).
Penyiapan skema percepatan penanganan kemiskinan di lima kabupaten akan didahului dengan verifikasi dan validasi data penduduk miskin berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial.
Baca: Ganjar Optimistis Akan Pertumbuhan Ekonomi di Jateng
Gubernur yakin verifikasi dan validasi data penduduk miskin bisa dilakukan dengan cepat.
"Saya kira itu akan sangat bisa dilakukan dengan cepat ketika seluruh sektor dikonsolidasikan untuk konsentrasi pada kelompok itu," katanya.
Dia mengatakan bahwa pemerintah daerah harus menyajikan data yang akurat untuk mendukung penyiapan program penanganan kemiskinan yang tepat sasaran.
"Tadi saya minta pemda untuk menghitung dari detail, satu, di lima kabupaten prioritas itu untuk dipetakan setiap nama, alamatnya di mana, kondisi hari ini seperti apa, dan bantuan yang sudah didapat seperti apa," kata Gubernur.
"Kalau kemudian kami mau aksi untuk tiga bulan ke depan, penyelamatan apa yang mesti dilakukan kepada mereka agar terentaskan (dari kemiskinan) dengan cepat," ia menambahkan.
Ganjar mengemukakan bahwa upaya penanganan kemiskinan yang bisa diselesaikan dalam waktu tiga bulan di antaranya pembangunan fisik, seperti perbaikan rumah tidak layak huni berikut penyediaan jamban, listrik, dan sumber air bersihnya.
Baca: Bupati Sri: Efisiensi Perizinan Magnet Tumbuhnya Ekonomi
Bantuan makanan untuk meningkatkan asupan gizi warga miskin, ia mengatakan, juga bisa disalurkan secara cepat.
"Kalau bicara asupan gizi, berapa protein yang dimakan tiap hari, itu dengan bantuan akan bisa diberikan dengan cepat," katanya.
"Tapi akan agak sulit kalau kita bicara pendidikan. Kalau mereka masuk skor pendidikan rendah seperti tidak lulus SD, tidak lulus SMP, maka akan masuk kategori rendah, itu tidak bisa dicapai dalam waktu tiga bulan," demikian Gubernur Jawa Tengah.
