Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ika Siti Rahmatika, menyoroti persoalan penurunan anggaran pemerintah hingga berdampak pada pembangunan desa dan sektor pertanian saat melaksanakan kegiatan reses bersama masyarakat Desa Mekarharja, Kota Banjar, Senin (16/11/2026).
“Hari ini saya mendengarkan langsung keluhan dari Pak Kades. Banyak yang hari ini mengeluh karena adanya pemotongan anggaran yang cukup signifikan. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, kita juga menghadapi dampak defisit anggaran hingga Rp3,4 triliun,” kata Ika.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Banjar, Nana Suryana, jajaran perangkat desa, serta masyarakat setempat yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.
Dalam kesempatan itu, Nana Suryana mengapresiasi kehadiran masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk menyambut kunjungan wakil rakyat dari tingkat provinsi. Ia menilai kegiatan reses menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dan para legislator.
Baca: Ganjar Pranowo Minta Publik Hormati Keinginan Gibran Mundur
Nana juga menekankan pentingnya sinergi perjuangan politik dan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, hingga daerah. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi melalui pemerintah kabupaten masih dapat diperjuangkan melalui anggota DPRD Jawa Barat.
“Komunikasi yang baik antara masyarakat dan legislator tingkat provinsi sangat penting di tengah keterbatasan anggaran pemerintah saat ini,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam sesi penyampaian aspirasi, perwakilan warga bernama Resti menyoroti realisasi pembangunan infrastruktur yang sebelumnya telah diperjuangkan bersama. Salah satunya pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di kawasan Cipateng Pasir Leutik yang berhasil dikawal hingga terealisasi.
Anggota DPRD Jabar, Ika Siti Rahmatika, menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formal, melainkan wadah penting bagi anggota legislatif untuk mendengarkan secara langsung berbagai keluhan, kebutuhan, dan dinamika yang dirasakan masyarakat.
Berbagai persoalan yang disampaikan warga mencakup sejumlah sektor, mulai dari pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur desa.
Ika juga menanggapi keluhan kepala desa mengenai penurunan Dana Desa (DD) yang dinilai cukup drastis. Ia menyebut persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Desa Mekarharja, tetapi juga dirasakan oleh berbagai daerah lainnya.
Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran tersebut berkaitan dengan situasi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tengah menghadapi defisit hingga Rp3,4 triliun. Dampaknya, sejumlah program pembangunan dan pelayanan masyarakat berpotensi menghadapi keterbatasan pembiayaan.
Meski demikian, Ika berkomitmen membawa berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat tersebut ke dalam pembahasan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat. Aspirasi itu diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan program prioritas yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Terlebih, wilayah daerah pemilihannya meliputi Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar. Karena itu, ia menilai penyerapan aspirasi secara langsung menjadi bagian penting dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Selain membahas persoalan infrastruktur dan ekonomi, Ika turut menyampaikan rencana pelaksanaan program Sapa Warga Berbasis Budaya di Kota Banjar pada Desember mendatang.
Program tersebut bertujuan melestarikan sekaligus mengembangkan potensi seni dan budaya lokal agar tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kota Banjar.
Menurutnya, pengembangan kebudayaan daerah juga perlu mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya menjaga identitas dan kekayaan budaya masyarakat.
Kegiatan reses kemudian ditutup dengan dialog interaktif. Warga bersama Kepala Desa Mekarharja memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pertanyaan, berdiskusi, serta menitipkan berbagai harapan terkait pembangunan desa ke depan.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan berbagai aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti melalui pembahasan kebijakan di DPRD Provinsi Jawa Barat.

















































































