Jakarta, Gesuri.id - Calon Presiden (Capres), Ganjar Pranowp menegaskan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) musuh bersama yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya dari negeri ini.
Konsistensi itu disampaikan Ganjar saat berkampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pandeglang, Provinsi Banten,Jumat (1/12/2023).
Baca: Ini Struktur Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Di hadapan para pendukungnya, Ganjar Pranowo berjanji akan meninjau ulang berbagai regulasi yang berpotensi menciptakan KKN, eksistensi lembaga pengawasan, dan integritas aparat penegak hukum.
“Saya bersama Prof Mahfud akan proaktif untuk memastikan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah musuh bangsa, musuh negara, dan musuh seluruh elemen bangsa yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” kata Ganjar.
Dia mengatakan, program kampanye sengaja dimulai dari ujung timur dan barat Indonesia untuk memastikan keseriusan duetnya dengan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ganjar-Mahfud bertekad untuk mensejahterakan rakyat Indonesia tanpa KKN.
Di ujung timur, Ganjar memulai kampanye perdana pada 28 November 2023 di Merauke. Sementara itu, Mahfud berkampanye di Sabang, Provinsi Aceh.
Pasangan Ganjar – Mahfud dinilai paling cocok diduetkan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pribadi Ganjar dan Mahfud, yang telah bertahun-tahun memegang posisi penting dan strategis di pemerintahan, tapi mereka dapat menjaga komitmen untuk tidak mencari dan mencuri kesempatan apalagi melakukan korupsi. Kehidupan keluarga Ganjar dan Mahfud juga tetap sederhana.
Baca: Ganjar-Mahfud Bersilaturahmi ke Kantor KWI
“Kebersihan pribadi dan komitmen kerja kami selama ini menjadi bekal senjata yang sangat penting. Sebab, kami tidak akan mungkin sanggup membabat akar dari korupsi jika tangannya tak kuat dan pedang yang digunakan berkarat,” kata Ganjar.
Disebutkan, selama dua periode menjadi anggota DPR RI, Ganjar pun konsisten menolak suap salah satunya dalam kasus korupsi e-KTP, yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.
