Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta berharap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 yang tengah dilakukan di Puncak, Bogor, Jawa Barat, rampung pekan ini.
"Sekarang sudah pembahasan KUA-PPAS, mudah-mudahan pekan ini rampung," ucap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Gembong Warsono saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/11).
Baca: Gembong: Anies Terbelenggu Janjinya di Pilkada DKI Jakarta
Bila KUA-PPAS selesai pekan ini, pada minggu selanjutnya bisa dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara eksekutif dan legislatif atas KUA-PPAS APBD 2021.
Kemudian, jika MoU KUA-PPAS itu rampung, lanjut Gembong, DPRD DKI Jakarta akan menyelesaikan Rancangan APBD DKI 2021 pada Bulan Desember 2020 mendatang.
"Kemudian sudah membahas RAPBD-nya kita targetkan selambat-lambatnya bulan Desember sudah selesai," katanya.
Baca: Gembong Kritik Klaim Anies yang Berhasil Tekan Kemiskinan
Dalam pembahasan KUA PPAS tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini menuturkan ada sejumlah program Gubernur Anies Baswedan yang disoroti Fraksi PDI Perjuangan, salah satunya soal Kartu Lansia Jakarta.
"Ya banyak misalnya bagaimana perhatian pemprov terhadap bantuan-bantuan kepada masyarakat misalkan soal ketetapan soal KJP ketetapan kartu lansia soal BPJS itu. Menjadi prioritas pada artinya soal pendidikan, perumahan kemudian kesehatan terjadi faktor yang kita kritisi agar itu betul betul APBD," ucapnya.
