Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi di pemerintah daerah, termasuk di Sumatera Selatan, sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas layanan publik.
"Pemerintah dituntut beradaptasi dengan teknologi yang pesat. ASN harus mampu menguasai kompetensi digital agar layanan publik lebih efektif, efisien, dan transparan," kata Giri saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Sumsel, Rabu (17/9/2025).
Giri menjelaskan bahwa digitalisasi birokrasi merupakan kunci untuk mewujudkan visi birokrasi kelas dunia sebagaimana tercantum dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045.
Dengan percepatan transformasi digital, ia yakin pelayanan publik akan menjadi lebih cepat, akuntabel, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
Saat ini, pemerintah telah membangun 234 Mal Pelayanan Publik (MPP) fisik dan 199 MPP digital di berbagai daerah. Giri mendorong agar pembangunan MPP terus dipacu, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) agar masyarakat di daerah terpencil juga mendapatkan akses layanan publik yang sama dengan warga perkotaan.
Namun, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah kendala serius yang harus segera diatasi.
Mulai dari ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah, keterbatasan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) yang menguasai teknologi, integrasi sistem perizinan OSS (Online Single Submission) yang belum optimal, hingga rendahnya literasi digital di tingkat masyarakat.
"Kita juga harus waspada dengan maraknya kebocoran data dan kejahatan siber yang semakin sering terjadi," ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Giri menegaskan bahwa keamanan data dan perlindungan privasi harus menjadi prioritas dalam setiap langkah digitalisasi.
Tanpa mitigasi risiko yang baik, kata dia, transformasi digital justru bisa menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.
Komisi II DPR RI, lanjut Giri, akan terus mengawal agenda reformasi birokrasi digital ini dengan mendorong pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi lebih erat, termasuk melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur digital.
Ia berharap transformasi digital bisa menghadirkan layanan publik yang inklusif, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
