Denpasar, Gesuri.id - Ketua DPRD Bali yang juga kader PDI Perjuangan Dewa Made Mahayadnya bersama Gubernur Wayan Koster, Pangdam, Kapolda Bali, Ketua Kejati Bali, dan pejabat lainnya menghadiri Gelar Agung Pecalang Se-Bali di Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar (1/9).
Acara ini dihadiri puluhan ribu pecalang utusan dari 1.500 desa adat di Bali. Ditanya mengenai Gelar Agung Pecalang ini, Dewa Made Mahayadnya mendukung sikap tegas mereka seperti disampaikan tadi bahwa pecalang Bali sudah mengambil sikap. “Mereka menolak dengan tegas demo anarkis,” katanya.
Untuk itu, dia berharap demolah baik-baik seperti yang terjadi di Dewan. “Saya selalu menerima aspirasi. Yang kemarin memang beda, tentu datanya ada di Polda dan Kodam, kenapa itu disebut itu ada gerakan massa dari luar luar tentu datanya ada di Polda,” tegasnya.
Dia pun memastikan di dalam kantor DPRD Bali sendiri ada penjagaan. Itu kan bisa dilihat karena tanggung jawab keamanan dari Pangdam dan Polda sehingga masih ada TNI dan Polri di dalam. Dia mengaku tak tahu jumlahnya karena tidak ngitung tetapi laporannya 200 dari TNI dan 200 dari Polri. Saat dikatakan apakah mungkin pecalang nepak kulkul bulus kalau ada demo anarkis, Ketua DPRD Bali menyatakan tidak perlu karena Pecalang sudah terorganisir. Pecalang Bali ini sudah terorganisir, mereka punya pimpinan. “Buktinya ini waktu satu hari lo. Kemarin diundang hari ini sudah ngumpul,” katanya.
Sampai kapan mereka bertugas nanti? Menurut Dewa Mahayadnya, itu merupakan kebijakan dari MDA sendiri, pihaknya belum tahu soal itu. Namun dia memastikan sampai kondisi dan situasi aman kembali. Ketika ada demo anarkis, apa yang akan dilakukan para pecalang?
“Yang kami tahu, pecalang bukanlah alat hukum atau pihak keamanan. Namun menurut kami di Forkopimda, jika ada pecalang biasanya niat anarkis itu bisa diredam. Itu paling tidak. Itu sudah terbukti dengan kejadian sebelumnya,” katanya.
Soal pecalang ini tetap berstatus ngayah atau mendapatkan insentif? Dewa Made Mahayadnya menyatakan tetap ngayah di adat, belum ada insentifnya. Mungkin ke depan pihaknya akan membahasnya dengan melihat situasi keuangan daerah. Soal tunjangan sama anggaran kunjungan kerja (kunker) ditiadakan, Ketua Dewan menyatakan sudah menjadi instruksi presiden.
“Kami menunggu surat yang resmi. Kalau di instruksi lisan tentu tidak bisa secara administratif. Kalau nanti ada surat resmi, kita akan lakukan,” tegasnya.
