Jakarta, Gesuri.id - Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta PDI Perjuangan dibubarkan sebagai buntut pernyataan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang ingin sejarah 1965 diluruskan.
Politikus PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan mengatakan permintaan Ketua Umum Megawati logis karena pada masa Orde Baru ada bagian sejarah yang menurutnya dimanipulasi. Dia melihat ada peran Sukarno, yang juga ayah Megawati, sebagai proklamator yang dikerdilkan.
"Apa yang disampaikan Bu Mega itu kan logis. Itu menurut Ibu yang sebagai darah daging Bung Karno itu minta diluruskan, dan itu sebagai sesuatu yang fair. Toh juga di dalam buku-buku sejarah zaman saya SD dulu kan juga jelas bagaimana peran Bung Karno dalam membangun negara ini. Tapi kan pada saat era Soeharto banyak yang dimanipulasi," kata Trimedya, di Jakarta, Rabu (25/11).
Baca: Kapitra Tegaskan Saat Ini Berbeda dengan Kondisi Politik 65
Trimedya menegaskan partainya mempunyai legalitas. Anggota Komisi III DPR itu menilai PA 212 berupaya menyerang PDI Perjuangan.
"Kalau katanya bubarkan PDI Perjuangan ya apa dosanya PDI Perjuangan? PDI Perjuangan partai yang legal, didirikan legal. Aktanya ada, pendirinya ada. Bagi kami, yang kami harus ikuti adalah aturan hukum di negara ini. Jadi kalau itu nggak ada dasarnya," kata dia.
Trimedya lalu mengungkit soal kemenangan PDI Perjuangan dalam dua pemilu terakhir. Menurutnya, rakyat tak mungkin memilih PDI Perjuangan jika dinilai punya stigma buruk.
"Tapi bagi kami semakin kami dibuat isu seperti itu ya alhamdulillah kami semakin solid, dan buktinya kami bisa menang 2 kali pemilu. Setelah Soeharto lengser mungkin nggak ada parpol yang menang 2 kali pemilu. Itu membuktikan bahwa rakyat kita ini kan nggak bodoh. Kalau dianggap kita ada anasir PKI segala macam, nggak mungkin dong mereka mau milih PDI Perjuangan," kata dia.
Sebelumnya, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menilai Megawati tidak sedang ingin meluruskan sejarah. Menurutnya, ada upaya pemaksaan tafsir tunggal tentang Pancasila yang berkaitan dengan komunisme.
Seperti diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mengatakan gambaran sejarah Indonesia seperti terpotong sejak 1965. Padahal, menurutnya, sejarah 1965 itu merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
"Saya bicara kepada Pak Nadiem karena beliau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya harus bagaimana ya, apakah hal ini tidak boleh diajarkan? Apakah sejarah bangsa kita harus terputus? Dari abad sekian arkeolog bilang begini, ada ratu ini, ada raja ini, tapi tahun '65 begitu, menurut saya seperti sejarah itu dipotong, disambung, dan ini dihapus," kata Megawati dalam diskusi virtual di akun YouTube Museum Kepresidenan Balai Kirti, Selasa (24/11).
Baca: Gus Mis Paparkan Jasa Bung Karno Bagi Umat Islam
Megawati kemudian mengenang kebesaran Sukarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, juga menjadi penggagas Konferensi Asia-Afrika. Namun Mega mengatakan kisah Sukarno itu dihapus pada era Orde Baru. Ia menyebut elite politik patah lidah, semua orang takut menyebut Sukarno sebagai proklamator.
Presiden RI Ke 5 itu kemudian meminta Mendikbud Nadiem Makarim mengkaji ulang sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Megawati berharap ada pelurusan sejarah soal Sukarno dan peristiwa 1965.
"Saya hanya permintaan saya itu bahwa tidakkah bisa diluruskan kembali (sejarah tentang) seorang yang bisa memerdekakan bangsa ini?" kata Megawati.
