Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusuma Dewi, mengapresiasi atas capaian penurunan angka stunting di Jakarta Barat yang tercatat positif pada bulan April ini.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya soal data, melainkan stigma di tengah masyarakat.
"Banyak tantangan di lapangan, salah satunya masih ada ibu-ibu yang merasa tabu jika anaknya disebut stunting. Di sinilah peran kader PKK dan Posyandu menjadi sangat vital," ujar Hilda.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Ia menekankan pentingnya edukasi intensif bagi ibu muda mengenai pola asuh dan pemenuhan gizi. Menurutnya, pendekatan yang humanis diperlukan agar warga lebih terbuka dan rutin melakukan penimbangan balita.
"Harapan kita, sinergi antara legislatif, eksekutif, hingga sektor swasta dapat membawa angka stunting Jakarta Barat turun hingga di bawah 10 persen pada tahun depan," tegasnya optimis.
Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat, Holi Susanto, mewakili Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, menjelaskan bahwa penanganan stunting mengombinasikan 30% intervensi spesifik (kesehatan) dan 70% intervensi sensitif (lingkungan dan sosial).
Hingga tahun 2023, prevalensi stunting di Jakarta Barat berada di angka 2,23% (1.692 balita teridentifikasi). Namun, fokus kini beralih pada pencegahan bagi 72.000 keluarga berisiko stunting.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Salah satu inovasi yang menonjol adalah program urban farming di 92 titik yang telah menghasilkan 12 ton pangan lokal.
Dukungan anggaran pun dipastikan aman. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Hj. Sholikhah, S.Sos.I., menegaskan bahwa fungsi budgeting dan controlling akan dikawal ketat.
"Stunting adalah PR bersama. Kami pastikan anggaran untuk program ini menjadi prioritas utama," ucap Sholikhah.
