Bekasi, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor saat mengikuti kunjungan kerja Komisi III DPRD Jawa Barat ke Kantor P3D Kota Bekasi.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik sekaligus memastikan optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
“Sektor pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penting bagi pendapatan daerah Jawa Barat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara optimal, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat tersebut, Minggu (15/3).
“Kunjungan ini menjadi momentum bagi kami untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendalami berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” lanjut Ineu.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tidak hanya bergantung pada kesadaran wajib pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan pemerintah.
Menurutnya, layanan yang cepat, mudah, dan transparan dapat mendorong masyarakat untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Dalam kunjungan kerja di Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia tersebut, Komisi III juga menyoroti pentingnya inovasi pelayanan yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pembayaran pajak kendaraan. Salah satu langkah yang didorong adalah penguatan sistem digitalisasi pelayanan agar lebih efektif dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Digitalisasi layanan dinilai dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi antrean di kantor pelayanan, serta meningkatkan efisiensi kerja aparatur. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan pajak daerah,” tegasnya.
Ineu menegaskan bahwa DPRD melalui Komisi III akan terus mengawal pengelolaan pendapatan daerah agar berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi pembangunan di Jawa Barat, termasuk di wilayah Bekasi.
“Pelayanan yang baik akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dan pada akhirnya memperkuat pembangunan daerah,” pungkasnya.
