Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti kembali terjadinya insiden kapal yang menabrak Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu). Ia menilai kejadian yang berulang tersebut menjadi indikator lemahnya pengawasan aktivitas pelayaran di perairan Kalimantan Timur, khususnya oleh instansi yang memiliki kewenangan pengaturan lalu lintas kapal.
“Insiden seperti ini tidak boleh terus berulang. Ini menunjukkan pengawasan pelayaran belum berjalan maksimal,” kata Ananda, Selasa (27/1/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan kecelakaan serupa di masa mendatang. Dampaknya tidak hanya merusak infrastruktur strategis daerah, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat serta membahayakan keselamatan pengguna jembatan.
“Pengawasan pelayaran harus benar-benar diperketat. Jangan sampai kelalaian terus terjadi dan masyarakat yang selalu menanggung akibatnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ananda mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, untuk mengambil peran lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelindo di daerah. Ia menekankan bahwa KSOP merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga evaluasi kinerja berada langsung di bawah kewenangan kementerian.
“Pemerintah pusat harus memastikan institusi yang mereka tunjuk bekerja secara profesional. KSOP dan Pelindo memiliki kewenangan besar dalam pengaturan lalu lintas kapal, maka pengawasannya juga harus dilakukan secara serius,” ungkapnya.
Ananda juga mengungkapkan keprihatinannya karena insiden tabrakan terhadap Jembatan Mahulu tercatat telah terjadi hingga tiga kali. Menurutnya, pola penanganan yang selama ini dilakukan masih bersifat reaktif dan belum menyentuh upaya pencegahan secara mendasar.
“Setiap kejadian selalu diakhiri dengan uji beban, rapat, hingga penutupan jembatan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Yang dibutuhkan adalah pencegahan sejak awal, bukan hanya penanganan setelah kejadian,” jelasnya.
Ia meminta KSOP agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, terutama dalam menjaga aset negara dan daerah. Menurutnya, kelalaian dalam pengaturan lalu lintas kapal tidak seharusnya terus terjadi.
Terkait isu pergantian Kepala KSOP yang sempat mencuat, Ananda menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan.
“Itu sepenuhnya kewenangan pusat. Kepala KSOP ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan, sehingga evaluasi dan kebijakan lanjutan juga ada di tangan mereka,” tuturnya.
Meski demikian, Ananda mengingatkan bahwa selama insiden serupa terus berulang, masyarakat Kalimantan Timur akan selalu menjadi pihak yang dirugikan. Ia menegaskan Jembatan Mahulu merupakan aset daerah yang dibangun dari dana rakyat dan memiliki fungsi vital bagi kepentingan publik.
“Ini aset Kalimantan Timur, dibangun dari uang rakyat dan digunakan untuk rakyat. Jangan sampai terus menjadi korban kelalaian. Siapa pun yang memberi izin lalu lintas kapal, harus menjalankan tugasnya dengan benar dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
