Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Irine Yusiana Roba, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang kokoh, awet, dan berjangka panjang dalam penanganan bencana, khususnya di wilayah Maluku Utara. Hal tersebut ia sampaikan saat membahas penanganan bencana di Sumatra bersama kementerian dan lembaga mitra Komisi V DPR RI.
“Saat membahas penanganan bencana di Sumatra bersama Kementerian atau Lembaga yang menjadi mitra Komisi V, saya juga menyampaikan aspirasi dan catatan tentang penanganan bencana di sejumlah wilayah di Maluku Utara,” ujar Irine dikutip Senin (2/2).
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur ke depan harus mempertimbangkan ketahanan terhadap cuaca ekstrem agar tidak mudah rusak.
“Salah satu pesannya: pembangunan infrastruktur baru harus awet dan berjangka panjang, sehingga tidak rentan rusak saat terjadi cuaca ekstrem di masa mendatang,” lanjutnya.
Irine juga menyampaikan kondisi terkini di daerah pemilihannya. “Dan sedikit pak, mungkin ini dapil kami, Maluku Utara juga kemarin mengalami bencana alam, banjir dan juga longsor di dua kabupaten yaitu Halmahera Barat dan Halmahera Utara,” katanya.
Ia mengapresiasi respons cepat seluruh balai teknis di wilayah Maluku Utara.
“Kami sangat mengapresiasi kerja dari seluruh balai-balai di Maluku Utara yang sangat sigap. Sudah langsung turun dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, ini titipan dari kepala daerah,” ucapnya.
Namun demikian, Irine berharap pembangunan pascabencana tidak hanya bersifat sementara.
“Tetapi ada beberapa yang kami kira, itu tadi kalau Pak Menteri di awal menyebutkan bahwa we build something yang bisa better and stronger. Jadi harapannya di Maluku Utara yang terdampak bencana juga kita bisa membangun sesuatu yang lebih kokoh,” jelasnya.
Menurutnya, penanganan darurat memang sudah berjalan, namun perlu dilanjutkan dengan perencanaan jangka menengah dan panjang.
“Jadi dalam skala pendek, darurat sudah tertangani di Maluku Utara tetapi menengah dan jangka panjangnya harapannya apa yang dibangun itu sekaligus bisa menjadi mitigasi untuk ke depan,” tambah Irine.
Ia juga memaparkan sejumlah kebutuhan infrastruktur mendesak di Maluku Utara.
“Nah ini beberapa titik saja Pak Menteri nanti secara lengkapnya kami bisa sertakan proposal pengajuan kebutuhannya. Tetapi yang menjadi kebutuhan dasar adalah, terutama adalah ini pengamanan pantai Jambula di kota Ternate, juga pengendali Sandiman di kota Ternate,” ungkapnya.
Selain itu, Irine menyebut beberapa jembatan yang membutuhkan perhatian serius.
“juga beberapa jembatan seperti Ake Aru di Halmahera Utara, Tutuma Leo di Halut, Sakita, Togute Ternate, Ake Worimoi, Ake Doltia, Ake Puru, dan Ake Asmiro,” paparnya.
Kondisi paling memprihatinkan, menurut Irine, terjadi di Kecamatan Loloda yang hingga kini masih terisolasi.
“Dan khususnya Pak Menteri untuk dua daerah, ini di Kecamatan Loloda yang sampai saat ini masih terisolir. Pemerintah daerah belum mampu menyalurkan kebutuhan air bersih, ini benar-benar tidak bisa,” tegasnya.
Ia menyebut tiga desa yang saat ini tidak memiliki akses air bersih sama sekali.
“Kami mau kirim tanki air bersih juga tidak bisa, yaitu ada di Desa Tolufo dan Totala serta di Totala Jaya. Ini tiga daerah yang saat ini kami sama sekali tidak ada air bersih,” katanya.
Menutup penyampaiannya, Irine menyatakan akan menyerahkan proposal kebutuhan secara rinci kepada kementerian terkait.
“Mungkin itu ketua yang bisa saya sampaikan nanti detil kebutuhan ataupun titik-titik, baik itu di Tapanuli Tengah, Nias, dan juga Maluku Utara akan kami serahkan,” ujarnya.
“Terima kasih sekali lagi apresiasi untuk seluruh jajaran Mitra Komisi V dalam penanganan bencana Sumatra dan juga beberapa daerah di Indonesia,” pungkas Irine
