Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Jamaluddin Idham, SH, MH, mendapat amanah baru menyusul penyegaran internal fraksi melalui rekomposisi alat kelengkapan dewan.
Politisi asal Daerah Pemilihan Aceh I itu kini dipercaya bertugas di Komisi IV DPR RI setelah lebih dari satu tahun sebelumnya mengemban tugas di Komisi XIII.
“Alhamdulillah saya ditugaskan Fraksi PDI Perjuangan untuk mengemban amanah di Komisi IV DPR RI yang sebelumnya di Komisi XIII DPR RI,” kata Jamaluddin, Selasa (13/1/2025).
Jamaluddin menyampaikan bahwa penugasan di Komisi IV menjadi ruang perjuangan baru yang strategis untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Komisi IV membidangi sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat, mulai dari pertanian, kelautan dan perikanan, hingga kehutanan, yang kerap ia sebut sebagai sektor “blang, laot, dan uteun”.
“Ini adalah perluasan ruang juang untuk saya bisa membersamai masyarakat. Saya juga berharap dukungan dan doa agar aspirasi masyarakat Aceh bisa kita perjuangkan dan kita awasi bersama hingga terwujud,” ucapnya.
Menurutnya, karakter geografis Aceh yang didominasi wilayah daratan dan laut menjadikan Komisi IV sebagai medan pengabdian yang sangat relevan.
Melalui komisi ini, Jamaluddin optimistis dapat lebih maksimal mengawal kebijakan serta program yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat yang bergantung pada sektor kehutanan.
Sejumlah kementerian dan lembaga negara yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor pangan, pertanian, dan kelautan di Aceh. Kementerian Pertanian, misalnya, berperan dalam pengelolaan kebijakan pertanian nasional yang berpengaruh langsung terhadap petani Aceh, termasuk pengembangan komoditas unggulan daerah seperti padi, kopi, dan hortikultura.
Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan potensi laut yang besar, Aceh menjadi wilayah strategis bagi pengembangan sektor perikanan yang menopang kehidupan nelayan dan perekonomian kawasan pesisir.
Di sektor ketahanan pangan, Badan Urusan Logistik memiliki fungsi menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok, sekaligus memastikan distribusi beras dan pangan strategis berjalan lancar di seluruh wilayah Aceh.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional mengoordinasikan kebijakan pangan secara nasional agar pasokan dan harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
Upaya perlindungan lingkungan juga menjadi perhatian melalui peran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang fokus pada pemulihan ekosistem gambut dan mangrove, termasuk di wilayah pesisir dan rawa Aceh yang rentan terhadap abrasi dan banjir. Di sisi lain, Kementerian Kehutanan berperan dalam mengatur dan melindungi kawasan hutan Aceh yang menjadi penyangga ekologi sekaligus sumber penghidupan masyarakat.
Adapun Badan Karantina Indonesia bertanggung jawab mengawasi lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan, termasuk ekspor dan impor, guna melindungi hasil produksi daerah. Dengan amanah baru di Komisi IV DPR RI ini, Jamaluddin menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai wakil rakyat yang bekerja nyata, mengawal kepentingan daerah, serta memastikan pembangunan sektor-sektor strategis berjalan adil dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat Aceh dan Indonesia secara keseluruhan.
