Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menilai jika berbicara mengenai relaksasi atau kemudahan pajak, Indonesia hebat.
Baca: Ahok Hapus Fasilitas Kartu Kredit Direksi-Komisaris-Manajer
“Kita lihat belanja pemerintah untuk belanja sosial kita di angka 16,6 persen saat negara-negara berkembang rata-rata sudah 30 persen,” ucap Deddy Sitorus dalam acara Catatan Demokrasi yang diunggah Selasa (15/6).
Menurutnya, hingga sampai saat ini pembahasan terkait PPN sembako masih belum dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Assumption is mother of error, asumsi adalah ibunda dari semua kesalahan. Jadi saya mau jujur saja bahwa pada sampai saat ini pun bahwa rancangan undang-undang belum dibahas oleh DPR,” ujarnya.
Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa prinsip yang berlaku di semua negara segala produk dan jasa itu dikenakan pajak, termasuk Indonesia.
Meski begitu, Ia menyebut bahwa Indonesia masih menjadi negara yang menetapkan pajak dengan nilai yang rendah.
“Nah kita, masih termasuk negara yang pajaknya masih sangat rendah, kalau kita lihat data-datanya itu kita masih di 10 persen, rata-rata di 127 negara itu sudah di angka 15 persen lebih,” katanya.
Politisi Partai Banteng Merah itu mengatakan bahwa pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan.
“Jadi tentu pernyataan yang mengatakan bahwa pemerintah kejam saya kira itu sangat keji. Karena tidak mungkin bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita,” tuturnya.
Deddy Sitorus juga mengungkapkan bahwa PPN itu menduduki 42 persen dari struktur penerimaan pajak negara Indonesia.
Baca: AHY Tak Cocok Nyapres, Partai Demokrat Tidak Perlu Baper
“(PPN) merupakan ruang yang paling besar yang potensinya ada dan disana. Tapi ada distorsi yang sangat besar, orang yang punya kemampuan lebih (kaya) sama-sama bebannya (PPN) dengan orang miskin,” ujar Deddy Sitorus. Dilansir dari pikiran rakyat com.
