Surabaya, Gesuri.id - Anggota Komisi B DPRD Surabaya, John Thamrun meminta penegakan hukum selama PPKM darurat di Kota Pahlawan lebih humanis.
"Karena kondisi di lapangan sejak PPKM kemarin beberapa usaha mengeluhkan penegakan aturan. Terutama terhadap para pekerjanya," kata John Thamrun, Rabu (21/7).
Oleh sebab itu, politisi PDI Perjuangan Surabaya ini menilai peristiwa di beberapa lokasi kemarin tidak perlu terjadi.
Baca: Basarah Ajak Semua Pihak Kompak Hadapi Pandemi COVID-19
"Karena kondisi saat ini sudah membuat warga stres. Sehingga petugas juga jangan terlalu saklek, kalau bahasa Suroboyoannya," terang pria yang akrab disapa JT.
Ia mencontohkan, jika usaha sudah mau tutup pada jam aturan yang diberlakukan. Para petugas yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, dan Satpol PP jangan terlalu agresif yang dapat memantik emosi.
Dengan adanya proses penegakan aturan PPKM Darurat yang lebih humanis, secara tidak langsung masyarakat bisa memahami."Saya rasa seperti itu. Apalagi para pengusaha atau pelaku ekonomi di sini juga mendukung pemutusan rantai covid. Namun, bagaimana caranya agar tidak terjadi gesekan dilapangan harus dipikirkan," ucap politisi berlatar belakang pengacara ini.
Baca: Hendi Pastikan Sudah Tak Ada Penumpukan Pasien
Langkah tersebut dikatakan John sangat berdampak pada kondisi psikis masyarakat. Khususnya para pekerja atau pegawai dari usaha resto maupun para pedagang kecil.
Baca juga: Ringankan Beban Tim Pemulasaran, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Malang Serahkan Bantuan Sembako
"Karena kondisi saat ini sudah amat menyusahkan dari sisi ekonomi. Belum lagi persoalan pengusaha yang terpaksa mem-PHK pegawainya lantaran usaha sudah tidak bisa bertahan. Tetap tenang, humanis namun waspada," terang JT.
