Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali belum efektif.
“PPKM Darurat belum berjalan efektif sesuai tujuan dari PPKM itu sendiri,” kata Junimart di Jakarta Senin (5/7).
Karenanya itu, politisi PDI Perjuangan itu mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah segera melakukan sweeping ke perkantoran yang tidak mengikuti aturan WFH.
Baca: PPKM Darurat, Rahmad: Gotong Royong Selamatkan Diri & Bangsa
“Pemerintah sesuai perintahnya harus melakukan sweeping ke setiap perkantoran sesuai aturan dan memberikan sanksi,” ujarnya.
Ia mengatakan, pada hari ketiga penerapan PPKM Darurat, sejumlah jalan di DKI Jakarta mengalami kemacetan karena pengendara membeludak menerobos penyekatan.
Padahal, sebelumnya pemerintah sudah menyatakan dan menganjurkan semua pekerja dari tgl 3-20 Juli wajib bekerja di rumah atau WFH.
“Terbukti hari ini Senin dari jam 8 pagi, mobil menumpuk di jln tol kota sampai jam 1 siang, padahal pemerintah sudah mencanangkan WFH 80-100 persen,”
“Darimana dan mau kemana mereka semua? artinya titik penyekatan juga harus diperketat di titik-titik tertentu,” ucap Junimart.
Baca: Wali Kota Eri Akan Sanksi Mal yang Tolak PPKM Darurat
Agar kondisi tersebut tidak kembali terulang dan PPKM Darurat maupun PPKM Mikro bisa berjalan efektif.
Junimart menyarankan para Kepala Daerah hingga Lurah atau Kepala Desa turut serta terjun langsung ke lapangan, melakukan penertiban di tengah-tengah masyarakat.
“Demikian juga para Kepala Daerah sampai tingkat Kelurahan dan Desa, harus turun ke lapangan melakukan pengecekan kepatuhan masyarakatnya, melarang kerumunan dan wajib prokes yang dijalankan,” ungkapnya.
