Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Dikky Suryadi Khusaini, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mengintegrasikan seluruh aspirasi masyarakat hasil reses ke dalam program pembangunan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pemerataan infrastruktur dan fasilitas publik, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pinggiran kota.
"Dengan diparipurnakannya hasil reses terakhir, kami mendorong Pemkot untuk mengintegrasikan seluruh aspirasi tersebut. Catatan ini murni merupakan kebutuhan riil masyarakat di lapangan yang menanti realisasi berkesinambungan," ujar Dikky, Kamis (3/9/2026).
Dikky mengatakan, berbagai usulan masyarakat dari sejumlah kecamatan telah dirangkum dan diparipurnakan melalui sistem elektronik pokok-pokok pikiran (e-Pokir). Menurutnya, data tersebut menjadi panduan faktual mengenai kebutuhan masyarakat di lapangan yang dapat ditindaklanjuti bersama oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menilai pemerataan pembangunan perlu menjadi perhatian, mengingat selama ini kelengkapan fasilitas infrastruktur masih lebih banyak terkonsentrasi di kawasan pusat kota. Seiring dengan pemekaran wilayah dan pertumbuhan penduduk, kebutuhan fasilitas dasar di wilayah seperti Tenayan Raya, Kulim, dan Rumbai juga membutuhkan perhatian yang proporsional.
"Pembangunan yang berjalan dengan baik di tengah kota diharapkan bisa berlanjut secara merata hingga ke wilayah Tenayan Raya dan Rumbai. Warga di sana sangat menantikan peningkatan kualitas jalan dan fasilitas umum pendukung lainnya," ucapnya.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan tersebut, Dikky berharap pembangunan dapat berjalan seimbang sehingga masyarakat di wilayah pinggiran maupun perbatasan kota dapat merasakan kualitas fasilitas publik yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat di pusat kota.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pekanbaru itu juga mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah idealnya ditopang oleh tiga pilar utama, yakni musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), e-Pokir DPRD, serta penjabaran visi dan misi kepala daerah. Menurutnya, sinergi ketiga elemen tersebut dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"Setiap warga Pekanbaru berpartisipasi aktif dalam memajukan daerah dengan membayar pajak. Oleh karena itu, hadirnya realisasi pembangunan fisik yang merata ke seluruh sudut kota akan menjadi bentuk timbal balik yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
Dikky menambahkan, ribuan usulan warga saat ini telah terdokumentasi dalam pangkalan data melalui sistem e-Pokir. Digitalisasi tersebut memungkinkan instansi terkait untuk membedah dan menyesuaikan usulan masyarakat dengan program serta ketersediaan anggaran tanpa harus menunggu penyerahan dokumen secara manual.
"Sistem di e-Pokir itu sudah otomatis disahkan. OPD tinggal mengambil data tersebut dan memprosesnya untuk kepentingan masyarakat luas secara terukur," pungkasnya.
