Landak, Gesuri.id – Pemerintah Kabupaten Landak memperketat pengawasan terhadap kedisiplinan guru dan kepala sekolah demi memastikan pelayanan pendidikan berjalan optimal.
Menariknya, sistem pengawasan kini tidak lagi bertumpu pada Dinas Pendidikan semata, melainkan turut melibatkan peran aktif pemerintah desa.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menegaskan bahwa kepala desa memiliki wewenang penuh untuk melaporkan aparatur pendidikan yang lalai dalam menjalankan tugasnya.
BaCa: Ganjar Tegaskan Sikap PDI Perjuangan di Luar Pemerintahan
"Kalau ada guru yang tidak pernah masuk, kepala sekolah yang tidak pernah kelihatan, sekolah yang papan namanya saja mau roboh, tidak dipedulikan, tidak diurus, rumputnya setinggi pinggang, foto laporannya ke kita," ujar Karolin dengan tegas, Jumat (26/6).
Karolin menjelaskan, laporan visual dan informasi dari kepala desa tersebut akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah untuk langsung turun tangan melakukan pemeriksaan di lapangan. Jika terbukti ada kelalaian, sanksi berupa teguran hingga tindakan disiplin siap dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan seluruh tenaga pendidik agar tidak main-main dengan tanggung jawab mereka. Karolin menekankan bahwa ruang kelas bukanlah tempat terisolasi yang bebas dari pantauan publik.
"Jangan dikira bekerja dalam ruang hampa, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, lalu seenaknya saja. Jadi sekarang diawasi bersama," kata Karolin memperingatkan.
BaCa: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Meski demikian, Karolin meluruskan bahwa keterlibatan pihak desa ini bukan untuk mengintervensi urusan teknis maupun kurikulum pendidikan.
Kehadiran perangkat desa murni untuk membantu memantau aspek operasional dasar, mulai dari kehadiran guru hingga menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah.
Melalui sinergi ini, Pemkab Landak berharap kualitas pelayanan terhadap peserta didik di seluruh wilayah Landak dapat terjaga dan terus meningkat.
