Sumenep, Gesuri.id – Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin dari Fraksi PDI Perjuangan, melontarkan kritik tegas terhadap pola operasi penindakan rokok ilegal di Madura yang dinilai tidak tepat sasaran. Kritik ini disampaikan dalam Forum Pelaksana FP3TI di Surabaya.
Zainal menilai, tindakan Bea Cukai selama ini justru menyasar pengusaha kecil yang menjadi penopang ekonomi masyarakat. Menurutnya, pendekatan represif tanpa solusi justru menekan industri rumahan rokok di Madura.
“Saya anggota DPRD tiga periode. Konstituen saya pemain rokok. Ketika ditangkap, mereka larinya ke saya,” ujarnya, Selasa (9/12/2025). Pernyataannya memicu respons kuat dari peserta forum.
Zainal menegaskan, pola penindakan selama ini tidak menyentuh akar persoalan. Kebijakan dianggap terlalu kaku dan menempatkan Madura sebagai wilayah yang paling terdampak sepanjang tahun 2025.
“Madura ini justru jadi korban penindakan Bea Cukai. Bahkan polisi ikut-ikut melakukan penangkapan. Ini sudah tidak masuk akal,” tegasnya, yang membuat suasana forum semakin tegang.
Ia menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan yang memperburuk situasi. Ketidakkonsistenan aparat, menurutnya, membuat pelaku industri kecil semakin tidak terlindungi dan kehilangan ruang bergerak.
Zainal meminta pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penindakan. Ia menekankan pentingnya regulasi yang adil, proporsional, dan tidak mematikan mata pencaharian masyarakat.
Forum FP3TI kali ini menghadirkan perwakilan pemerintah, pelaku industri, serta pemangku kebijakan yang membahas perkembangan regulasi rokok dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.
