Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, menyoroti belum adanya kejelasan dalam penyelesaian polemik status kepemilikan Hotel Sultan di Jakarta.
Dalam rapat bersama Kementerian ATR/BPN dan para Kepala Kantor Wilayah BPN di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (19/5), Ia menilai persoalan ini berlarut-larut tanpa progres yang berarti.
“Ada di depan mata kita Hotel Sultan. Saya mau tanya itu Hotel Sultan itu ada baliho dari Sesneg di atas menyatakan ini milik negara. Lalu ada baliho di bawah ini menyatakan milik perusahaan, ini tolong dijelaskan,” kata Komarudin.
Ia juga mengungkapkan bahwa masalah ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, dan menegaskan bahwa negara tidak boleh tunduk pada kepentingan pribadi maupun korporasi.
“Masa negara sebesar ini tunduk terhadap perusahaan, kepada perorangan itu keterlaluan. Tugas negara itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melindungi rakyatnya, melindungi tanahnya,” ungkapnya.
Komarudin menilai bahwa sebagai kawasan yang berada dekat dengan lokasi DPR RI, sengketa Hotel Sultan menjadi perhatian penting dan mencoreng citra negara.
“Oleh karena itu, saya minta itu satu kasus yang ada di depan mata kita yang setiap hari kita pulang pergi kita lihat dan itu tontonan yang tidak bagus menurut saya. Itu pertaruhan wibawa dan kehormatan pemerintah Republik Indonesia,” lanjutnya.
Selain itu, Komarudin turut menanyakan perkembangan kasus pagar laut yang sempat menarik perhatian publik karena melibatkan pengerahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membongkar pagar-pagar yang didirikan di wilayah laut.
“Beberapa waktu lalu seluruh dunia kaget karena Tentara Nasional Indonesia dikerahkan untuk bongkar itu pagar-pagar laut ya cuma pakai, pakai bambu-bambu di laut sana. Nah itu sudah berapa besar penyelesaiannya dan sudah sampai tingkat mana, siapa yang bertanggung jawab, apakah pengusaha yang menang atau negara tunduk kepada pengusaha,” pungkasnya.
