Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan secara tegas mengoreksi narasi Kementerian UMKM yang dinilai "cuci tangan" dan mengambinghitamkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atas tingginya angka kredit macet.
Ia menekankan bahwa ketidakmampuan pelaku usaha mikro menyerap pasar bukan karena mereka tidak becus berbisnis, melainkan bukti nyata dari kegagalan negara dalam menciptakan ekosistem industri dan perdagangan yang sehat.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Tidak selayaknya menjatuhkan kesalahan kepada UMKM. Pola pikir ini yang harus diubah. Masalahnya tidak sesimpel UMKM diberi modal lalu gagal jualan. Ada variable intervening yang mencekik mereka: akses pasar yang dimonopoli, biaya logistik yang tidak masuk akal, dan UMKM kita terhimpit mati-matian oleh gempuran impor,” katanya Senin (18/5) di Jakarta.
Menurutnya kegagalan penjualan produk UMKM karena lemahnya koordinasi lintas kementerian. Ketika Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai membiarkan keran produk impor murah terbuka lebar, negara secara sadar telah membunuh daya saing produk lokal, lalu secara sepihak menyalahkan UMKM saat mereka gagal bayar utang.
Keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh akses modal, tetapi oleh ekosistem yang utuh. Ekosistem tersebut terdiri dari: akses modal, akses pasar, akses promosi, infrastruktur logistik, kebijakan proteksi dan pendampingan teknis.
Kritik ini sejalan dengan analisis kebijakan yang menekankan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang substantif. Selama ini, monev UMKM kerap terbatas pada laporan kuantitatif seperti jumlah penyaluran KUR atau jumlah peserta pelatihan, tanpa menyentuh akar persoalan seperti: akkses pasar yang sempit bagi UMKM mikro, biaya logistik dan distribusi yang tidak terjangkau, banjir produk impor murah yang mematikan daya saing local dan lemahnya koordinasi lintas kementerian dalam menciptakan ekosistem yang berpihak.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Monev harus menjadi alat untuk membenahi ekosistem, bukan sekadar mencari-cari kesalahan UMKM. Ia juga menyoroti pentingnya pendampingan berkelanjutan dalam kerangka RPJMN menuju target yang lebih realistis.
Dalam rapat tersebut, Putra juga menyoroti tentang rendahnya penyerapan anggaran Deputi Kewirausahaan yang baru mencapai 19.9 %. Padahal Deputi Kewirausahaan menjadi dapur pencetak kewirausahaan. Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat pencapaian target RPJMN KUR yang mencapai Rp 2.037 triliun dengan tanggung jawab besar namun tanpa didukung eksekusi yang efektif.
