Jakarta, Gesuri.id - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar untuk memperkuat peran pondok pesantren sebagai pilar pendidikan, persatuan, dan pembangunan sosial di daerah.
“Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga fondasi penting dalam membangun karakter, persatuan, dan etika sosial masyarakat,” ujar Krisantus saat melantik pengurus Jaringan Kebangsaan Santri Nasional (JKSN) Kalimantan Barat di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Minggu (14/12).
Krisantus menilai JKSN memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral dan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Menurutnya, pesantren telah lama berkontribusi dalam membentuk karakter bangsa melalui tradisi keilmuan dan keteladanan moral.
Ia juga mengungkapkan kedekatannya dengan dunia pesantren, meskipun berlatar belakang agama yang berbeda. Pengalaman tersebut, kata dia, membuatnya memahami tantangan pengelolaan pesantren yang sebagian besar dijalankan secara mandiri.
“Saya mengetahui betul bagaimana beratnya mengelola pesantren, mulai dari pendidikan, kehidupan santri, hingga pembiayaan. Kontribusi pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sangat besar dan patut mendapat perhatian yang layak dari pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Krisantus menjelaskan bahwa pesantren di Kalimantan Barat menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan di Pulau Jawa, terutama dari sisi jumlah santri dan dukungan sumber daya. Meski demikian, pesantren di Kalbar dinilainya tetap mampu bertahan dan mandiri di tengah keterbatasan.
“Dengan jumlah santri yang tidak sebanyak di Jawa, pesantren di Kalbar tetap mampu menjalankan fungsinya secara mandiri. Ini adalah kekuatan sosial yang harus terus kita dukung,” ujarnya.
Krisantus memastikan pemerintah daerah akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada penguatan pesantren, khususnya di wilayah-wilayah pengembangan pendidikan keagamaan. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memicu konflik sosial.
“Kalimantan Barat adalah rumah bersama. Tidak ada lagi dikotomi pendatang dan nonpendatang, asli atau tidak asli. Kita semua setara dan harus hidup dalam damai,” katanya.
Pelantikan pengurus JKSN Kalbar dilakukan oleh Kiai Besar, putra pendiri Nahdlatul Ulama (NU), K.H. Asep Saifuddin Chalim, dan dihadiri tokoh agama serta unsur masyarakat. Forum tersebut menjadi momentum penguatan kolaborasi antara santri, pesantren, dan pemerintah daerah dalam menjaga kebangsaan serta stabilitas sosial di Kalimantan Barat.
Sementara itu, Ketua Umum JKSN, K.H. Asep Saifuddin Chalim, menegaskan bahwa pesantren sejak masa perjuangan kemerdekaan telah berperan sebagai pusat gerakan kebangsaan. Ia menilai pesantren memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
“Pesantren harus mampu melahirkan ulama dan ilmuwan, birokrat yang adil, pelaku usaha yang berpihak pada rakyat, serta profesional yang berintegritas,” ujarnya.
Ketua JKSN Kalimantan Barat, Jasmin Harris, menyatakan kesiapan JKSN Kalbar untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal program pembangunan agar tepat sasaran.
“JKSN Kalbar berkomitmen berperan aktif secara substantif, bukan sekadar seremonial, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme demi kemaslahatan masyarakat,” katanya.
