Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mencatat realisasi fisik tertinggi di antara seluruh mitra kerja Komisi V DPR pada Tahun Anggaran 2025.
"Capaian fisik Kementerian PKP sebesar 98,60 persen merupakan yang tertinggi. Capaian fisik yang lebih tinggi dari realisasi anggaran menunjukkan pengelolaan anggaran yang sehat, efektif, dan efisien," kata Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kementerian PKP di Gedung Parlemen Jakarta, dikutip Jumat (12/2).
Kementerian PKP mencatat capaian fisik mencapai 98,60 persen dengan realisasi anggaran 96,21 persen sepanjang 2025. Lasarus menilai angka tersebut menunjukkan pengelolaan program yang terukur dan kinerja yang sangat baik.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menambahkan, di bawah komando Menteri PKP Maruarar Sirait, kinerja kementerian dinilai positif. Sepanjang 2025, realisasi penyaluran KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 278.865 unit, tertinggi sepanjang sejarah rumah subsidi.
Di sektor pembiayaan kreatif, pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia turut mendorong pembiayaan 86.388 unit rumah komersial. Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan menyalurkan Rp5,4 triliun kepada 12.107 debitur UMKM, serta Program CSR berhasil membangun dan merenovasi 9.701 unit rumah rakyat.
Untuk Tahun Anggaran 2026, pemerintah menetapkan prioritas APBN sektor perumahan pada FLPP, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) Rumah Komersial, serta Kredit Program Perumahan (KPP) dengan dukungan anggaran Rp58 triliun dan target pembangunan 790.000 unit rumah.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp4,54 triliun atau 96,21 persen dari pagu efektif, dengan nilai kinerja 100 persen berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan.
"Terima kasih atas kepercayaan dan sinergi semua pihak. Kami akan terus bekerja untuk menghadirkan hunian layak bagi rakyat Indonesia," tutur Menteri Ara.
Menteri yang akrab disapa Ara itu juga menegaskan kesiapan Kementerian PKP untuk mulai menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 pada akhir Maret, agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat. Ia berharap dukungan Komisi V DPR terus diperkuat agar seluruh program perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan optimal, bersih, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
