Banjarmasin, Gesuri.id - M. Syaripuddin, SE (Bang Dhin), Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalsel meminta Pemprov melakukan percepatan pengadaan khususnya alat-alat yang wajib ada guna melawan Covid-19.
Untuk itu, ia juga memastikan segala langkah pencegahan dan penanganan Covid 19 berjalan optimal, koordinasi dengan Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi, Satuan Tugas dan para pejabat di Lingkungan Pemprov Kalsel harus terus dilakukan.
Baca: Katon Semangati Para Tenaga Medis dan Serukan Di Rumah Aja
"Saat ini kami melihat masih banyak RS atau Fasilitas Kesehatan yang belum siap, bahkan APD dan alat penunjang lainnya juga belum tersedia," ujarnya.
Kemudian perencanaan pelaksanaan rapid test corona harus dipersiapkan dengan matang, sambungnya, jangan sampai justru menimbulkan pertanyaan dan kegaduhan akibat disinformasi di lapangan. Gunakan semua saluran komunikasi yang tersedia, baik saluran udara, media sosial, dan metode lainnya untuk menyasar semua wilayah.
Di lapangan pun begitu, lanjut Bang Dhin. Per hari ini sudah banyak pasar yang tutup atau pedagang yang tidak berjualan. Jika tidak ada penjelasan, tentu akan menimbulkan spekulasi baru di tengah publik. Apalagi masalah perut, semua orang mudah panik dan segala hal yang buruk dapat terjadi. Bantuan berupa uang tunai (BLT) maupun bantuan berupa barang khususnya pangan mutlak harus diberikan. Begitu pula dengan ketersediaan barang, Pemerintah lah tempat masyarakat berharap, agar semua dapat tersedia dengan lancar.
"Karena itu, kami ingin semua pihak memastikan keamanan, ketertiban dan utamanya keselamatan rakyat dapat terjamin. Salus Populi Suprema Lex!," tandasnya.
Baca: Selamatkan Garuda di Tengah Corona, Lakukan Efisiensi !
Dikatakannya, bicara soal darimana anggaran untuk semua hal ini, kita tidak perlu risau. Negara harus hadir, Pemda harus menjadi pionir. Sesuai dengan Inpres 4/2020 bahwa APBD harus melakukan refocussing pembelanjaan.
"Kami mengajak pemerintah berhemat, memotong anggaran belanja yang bisa dipotong atau bisa dibatalkan, seperti perjalanan dinas, begitu pula anggaran proyek-proyek skala besar yang tidak terkait dengan pendidikan atau kesehatan dapat kita geser untuk penanganan covid-19 saat ini maupun pasca pemulihan nanti. Intinya, APBD milik rakyat, digunakan untuk rakyat," pungkasnya.
