Banyuwangi, Gesuri.id – Meski puncak arus balik Lebaran 2026 telah berlalu, kemacetan parah masih melumpuhkan akses utama Banyuwangi-Situbondo, khususnya jalur menuju Pelabuhan Ketapang.
Situasi yang tak kunjung terurai ini menuai kritik tajam dari Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara.
Made menilai kemacetan panjang tersebut merupakan bukti nyata kegagalan Pemerintah Pusat dalam mengelola manajemen logistik nasional serta menyediakan infrastruktur penyeberangan yang memadai.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
“Ini bukan sekadar masalah lalu lintas. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak rakyat,” tegas Made, Jumat (3/4/2026).
Kemacetan yang mengular hingga belasan kilometer ini tidak hanya menghentikan roda transportasi, tetapi juga mulai mencekik sektor ekonomi di wilayah Jawa, Bali, hingga NTB. Made memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, hambatan distribusi logistik akan bertransformasi menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan nasional.
Dampak sistemik di lapangan sudah mulai terasa. Komoditas pangan seperti sayur dan buah dari Jawa Timur yang hendak dikirim ke Bali atau Lombok terancam membusuk di dalam truk. Tak hanya itu, hewan ternak pun berisiko mati akibat antrean yang terlalu lama.
“Bukan hanya komoditas yang rusak, para sopir juga mengalami stres berat dan kelelahan fisik. Kerugian materiil dan inmateril yang ditanggung masyarakat sangat besar,” jelasnya.
Kondisi ini pun memicu lonjakan harga bahan pokok yang berpotensi mengerek angka inflasi daerah.
Made menekankan bahwa akar permasalahan atau bottleneck dari krisis ini terletak pada minimnya jumlah dermaga, bukan jumlah kapal. Menurut data di lapangan, banyak kapal yang justru menganggur atau terpaksa antre sandar dalam waktu lama karena keterbatasan fasilitas.
Ia mengkritik kebijakan pemerintah yang selama ini hanya menambah kapal besar atau mempercepat sistem bongkar-muat tanpa menambah infrastruktur sandar.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
“Kapal sudah banyak, tapi tempat sandarnya kurang. Kebijakan pemerintah selama ini hanya bersifat sementara, seperti obat pereda nyeri yang tidak menyentuh akar permasalahan,” terangnya.
Lebih lanjut, Made memperingatkan potensi kecelakaan di Selat Bali akibat banyaknya kapal yang menumpuk menunggu giliran sandar. Ia mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan dermaga baru guna mengimbangi lonjakan volume kendaraan, terlebih dengan adanya proyek jalan tol yang diprediksi akan menambah beban arus kendaraan di masa depan.
“Jalur Ketapang-Gilimanuk adalah urat nadi ekonomi. Jika tersumbat, ekonomi rakyat mati. Saya meminta pemerintah segera hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar datang untuk meninjau tanpa eksekusi,” pungkas Made.
