Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip mendorong pemerintah menjajaki ekspor beras ke negara-negara lain, jika memang sudah surplus untuk kebutuhan dalam negeri.
“Kalau memang produksi kita surplus dan kebutuhan domestik kita sudah cukup, saya rasa bagus juga untuk ekspor,” kata I Made Urip di Jakarta, Senin (22/8).
Namun sambung Made hal tersebut harus dikalkulatsi dulu kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), karena sewaktu-waktu ada bencana, kekeringan, nelayan enggak bisa melaut, termasuk untuk bantuan sosial (bansos).
Baca: Presiden Jokowi Tegaskan Beras Impor Belum Masuk!
“Semua itu harus diantisipasi. Jika setelah dikalkulasi untuk kebutuhan dalam negeri sudah aman, termasuk untuk CBP, silakan ekspor, kita dorong,” jelas wakil rakyat asal Bali ini.
Made Urip pun menawarkan solusi “klasik” untuk menjaga produksi beras agar tetap surplus demi kedaulatan pangan nasional di satu sisi, dan di sisi lain untuk ekspor demi mendatangkan devisa negara untuk memperkuat perekonomian nasional, yakni program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, serta diversifikasi pangan.
“Intensifikasi pertanian bisa dilakukan dengan mencoba varietas padi baru yang bisa mendongkrak produksi beras. Tentu diimbangi dengan ketersediaan pupuk dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta tata niaga padi hasil panen petani,” jelasnya.
Sedangkan ekstensifikasi pertanian, menurut Made Urip, bisa dilakukan dengan mencetak sawah-sawah baru di luar Pulau Jawa dan Bali yang lahannya cocok untuk budidaya padi.
“Di pihak lain, alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian seperti permukiman dan industri harus dicegah, terutama di Pulau Jawa dan Bali yang kiini kian tak terkendali. Minimal harus bisa mempertahankan lahan pertanian yang sudah ada. Ini akan bisa mempertahankan bahkan memingkatkan produksi padi,” paparnya.
Baca: Presiden Jokowi Sebut RI 3 Tahun Tidak Impor Beras
Adapun diversifikasi pangan, kata Made Urip, dilakukan pemerintah dengan mengedukasi masyarakat supaya tidak hanya menjadikan nasi sebagai makanan pokok, tetapi juga umbi-umbian, sagu, roti, dan sebagainya.
“Harus dipatahkan mitos kalau belum makan nasi berarti belum makan. Dari sisi kesehatan, nasi juga kurang bagus, terutama untuk penderita diabetes,” paparnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengklaim dalam tiga tahun terakhir Indonesia tidak lagi impor beras. Hal itu membuktikan bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri.
