Jakarta, Gesuri.id - Banyaknya laporan warga tentang pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum lurah membuat Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengambil sikap untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada oknum-oknum nakal di kelurahan.
Prasetyo bersama dengan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta akan tegas menindak aksi pungli yang dilakukan oleh oknum lurah. Dia berharap dengan OTT akan dapat mengurangi praktik-praktik curang yang selama ini masih kerap terjadi.
"Sekarang kelurahan, kalau perlu lurah jam 07.00 WIB dan 08.00 WIB sudah di kantor, kalau sekarang lurah sudah mulai jadi bos. Saya dengan fraksi PDI Perjuangan sedang bekerja, saya akan OTT," ucap Prasetyo di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (16/7).
Prasetio mengatakan beberapa warga yang menjadi korban pungli di kelurahan hingga mengeluarkan uang ratusan juta hanya untuk surat keterangan sertifikat tanah. Dia mengatakan biasanya satu orang bisa menyetorkan Rp 50 juta hingga Rp 200 juta.
"Itu biasanya untuk surat keterangan. Kalau mau buat surat pengantar kan harus melalui lurah," ungkapnya.
"Kami sebagai petugas partai dari fraksi PDI Perjuangan sedang bekerja untuk menyikapi hal-hal di tingkat kelurahan. Kalau di bawahnya sudah rusak, di atasnya tambah lagi," paparnya.
Lebih lanjut Prasetyo berharap dengan OTT yang dia rencanakan, bisa membuat oknum-oknum tersebut berhenti dan insaf.
Tak hanya soal pungli saja, Prasetio juga menyoroti kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dinilai masih kurang maksimal membereskan masalah PKL di sekitran GBK dalam rangka Asian Games.
Dia juga membandingkan kesiapan Asian Games di Palembang yang lebih meriah dibandingkan Jakarta. Menurutnya, persiapan di Palembang sudah sangat terasa sejak dari bandara, sangat berbeda dengan di Jakarta.
"Rasanya kok rasanya di Jakarta ada pesta besar kok nggak ada rasanya. Kalau kita kunjungan kerja ke Palembang itu dari bandara sudah terlihat adanya prasarana Asian Games," ucapnya.
