Grobogan, Gesuri.id - Bupati Grobogan, Sri Sumarni meminta warga yang berniat menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) agar memilih jalur resmi, tidak melalui jalan non presedural atau ilegal.
Sri Sumarni memaparkan, bahwa mengacu pada data World Bank di Tahun 2017 silam, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri ada sekitar sembilan juta, sedangkan yang tercatat resmi hanya 4,5 juta.
Baca: Itet Paparkan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Lamteng
’Berarti ada 4,5 juta yang tidak resmi. Apa yang sulit jadi tidak resmi? pasti kepala desa tidak tahu, camat tidak tahu, bupati tidak tahu. Mereka kan diam-diam, diorganisir oleh calo, ditampung di suatu tempat, dan diberangkatkan diam-diam,’’ kata Sri Sumarni dalam Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) yang berlangsung di Alun-Alun Purwodadi, Jumat (02/12).
Peringatan HPMI tersebut dimeriahkan dengan pagelaran Wayang Kulit dan menghadirkan Dalang Ki Sigid Ariyanto asal Rembang, dengan membawakan lakon Wahyu Nugroho Jati.
Sehingga menurutnya, para PMI illegal itu baru diketahui keberadaannya di luar negeri ketika ada masalah dan melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Oleh karena itu, Sri Sumarni menegaskan, apabila PMI llegal beruntung apabila kembali ke rumah dalam keadaan sehat.
Baca: Nelayan Berhak Dapatkan BPJS Ketenagakerjaan
’’Kita lihat faktanya, ada yang cacat secara fisik, depresi, hilang ingatan, dan hampir dua peti jenazah setiap hari (meninggal),’’ imbuhnya.
Oleh karenanya, Politisi PDI Perjuangan itu meminta kepada masyarakat untuk tidak tergoda menjadi PMI Ilegal.
Dengan begitu, perlindungan kepada PMI bisa lebih optimal. Lebih-lebih, lanjutnya, Pemkab Grobogan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3 Miliar untuk mempersiapkan warga yang ingin menjadi PMI.
