Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI, Matindas J. Rumambi, menyoroti tingginya tingkat kerentanan wilayah Indonesia terhadap bencana alam.
Menurutnya, diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis dari pemerintah untuk memperkuat mitigasi guna meminimalisir risiko yang ditimbulkan.
“Wilayah Indonesia rentan dengan bencana alam. Untuk itu, pemerintah harus segera mematangkan mitigasi untuk meminimalisir risiko bencana,” ujar Matindas dalam keterangannya, Senin (2/6/2025).
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi penanggulangan bencana, Matindas menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, pemetaan wilayah rawan bencana, serta pengembangan sistem peringatan dini yang inovatif.
“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengatur seluruh aspek mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi hingga rekonstruksi. Tinggal bagaimana kita memastikan implementasinya dilakukan dengan optimal dan tepat sasaran,” jelasnya.
Tak hanya dari sisi teknis dan infrastruktur, Matindas juga menilai kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
Ia mendorong pemerintah agar aktif memberikan pembekalan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
“Pembekalan, edukasi, dan pelatihan kepada masyarakat sangat penting agar mereka sadar dan paham tentang langkah evakuasi yang tepat serta kesiapsiagaan saat terjadi bencana. Tak kalah penting, masyarakat juga harus disadarkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan,” tambah politisi PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Matindas mendorong adanya peningkatan koordinasi antar-lembaga serta keterlibatan sektor swasta dalam penyusunan rencana jangka panjang, termasuk pembiayaan mitigasi bencana, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana.
“Kerja sama lintas sektor dan perencanaan keuangan jangka panjang sangat diperlukan agar respons terhadap bencana tidak hanya bersifat reaktif, tapi benar-benar terintegrasi dan berkelanjutan,” pungkasnya.
