Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J Rumambi menanggapi serius indikasi lonjakan angka kemiskinan nasional pascabencana.
Menurutnya, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga berdampak langsung pada hilangnya tempat tinggal, mata pencaharian masyarakat, aset produktif, menurunnya daya beli, serta meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
“Lonjakan angka kemiskinan pascabencana harus menjadi alarm serius bagi pemerintah. Negara wajib memastikan dampak sosial-ekonomi masyarakat terdampak tercatat dan tertangani dengan baik, maka dari itu BPS harus melakukan pemutakhiran data kemiskinan nasional," jelas Legislator PDI Perjuangan dari Dapil Sulteng itu via Whatsapp, Sabtu (17/1).
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan sosial, kebencanaan, dan penanggulangan kemiskinan, Matindas menekankan digitalisasi dan validasi data kemiskinan oleh BPS harus dilakukan secara komprehensif, cepat, dan adaptif terhadap situasi pascabencana.
“Perubahan struktur ekonomi masyarakat terjadi dalam hitungan hari. Tanpa data yang mutakhir dan mencerminkan kondisi riil pascabencana, risiko salah sasaran bantuan sangat besar. Masyarakat yang tiba-tiba jatuh miskin akibat bencana bisa tidak terjangkau program perlindungan sosial, sementara data lama tidak lagi relevan,” ujar Matindas.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Ketua DPD PDI Perjuangan Sulteng itu juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara BPS, kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, agar kelompok masyarakat terdampak bencana dapat segera masuk dalam skema bantuan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Perbaikan data ini diharapkan menjadi fondasi utama dalam penyusunan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi nasional tahun 2026 agar lebih inklusif dan responsif terhadap krisis. Juga menjadi basis kebijakan yang akurat dalam menyalurkan bantuan sosial dan program pemulihan untuk menekan angka kemiskinan" pungkas Matindas.
