Jakarta, Gesuri.id - Pasca pilpres 2024, PDI Perjuangan memandang, bangsa ini memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) untuk mengembalikan sistem hukum di Indonesia. Itu yang menjadikan sikap PDI Perjuangan terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
"Jadi kalau sikap politik partai, tantangan ke depan tidaklah ringan, tentu juga bagaimana beratnya PR untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan karena menurut saya, hukum itu sekarang versus hukum," ujar Megawati di Rakernas V PDI Perjuangan, di Beach City Internasional Stadium Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5).
Dia melihat kini justru hukum vs hukum. Seba hukum yang mengandung kebenaran, berkeadilan, melawan hukum yang dimanipulasi. Sebagai contoh seperti yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ini padahal ya hukum dan hukum. Ini kejadian di MK, di KPK, gitu loh. Terus di KPU," sambungnya.
Dia juga menyoroti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap mudah diintervensi oleh segelintir pihak.
"Heran saya KPU. Loh iya loh. Kok nggak ngerti saya. Kok bisa nurut gitu, Padahal Komisi Pemilihan Umum, kan harusnya dia pasti luber. Pasti jurdil. Jadi apa, netral. Eh enggak, aduh pusing dah," kata Megawati.
Selain itu, Bawaslu yang dianalogikan sebagai wasit seharusnya berisik meniup peluit ketika ada pelanggaran pemilu. Sebab dia melihat banyaknya pelanggaran pemilu namun tak ditindak tegas oleh lembaga itu.
"Bawaslu, mana saya dengar semprit, enggak ada, kan mestinya sempritnya tuh keras banget kan. Prat prit prat apalagi yang kemarin, mustinya prat prit prat prit, gak ada. Sepi, sunyi, sendir. Hehehe. Bener apa ndak. Hehe gawat. Jadi ayo dibenerin dah," katanya.
