Banjarmasin, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Fraksi PDI Perjuangan M. Syaripuddin biasa disapa Bang Dhin menyoroti kembali wacana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Selatan yang hingga kini belum menunjukkan progres nyata di lapangan.
Ia menilai pemerintah pusat perlu bersikap terbuka kepada masyarakat terkait status sebenarnya dari rencana tersebut, termasuk soal belum adanya alokasi anggaran pembangunan jalur kereta api baru pada tahun 2026.
“Kalau memang belum menjadi prioritas nasional, sampaikan secara terbuka. Jangan menggantung harapan masyarakat. Publik berhak atas kepastian,” kata M. Syaripuddin, Selasa (16/12/2025).
Politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Bang Dhin itu menyebut, sejak wacana pembangunan jalur Banjarmasin–Tabalong hingga jaringan Trans Kalimantan kembali diangkat ke ruang publik, belum ada pembangunan fisik yang benar-benar berjalan. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan minimnya kemajuan meski rencana tersebut telah berulang kali disampaikan.
Bang Dhin menilai persoalan pendanaan dan ketiadaan investor kerap dijadikan alasan utama mandeknya proyek. Namun hingga kini, pemerintah pusat dinilai belum memberikan penjelasan yang komprehensif maupun peta jalan yang jelas terkait kelanjutan pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Selatan.
“Kalau kendalanya pendanaan atau investor, seharusnya disampaikan apa adanya. Sertakan roadmap agar daerah tahu harus menyiapkan apa,” tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel ini.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam menyiapkan kajian teknis, kesiapan lahan, serta skema pembiayaan pendukung. Menurutnya, langkah tersebut penting agar Kalimantan Selatan tidak terus tertinggal dalam proyek-proyek strategis nasional.
“Kita tidak boleh terus menunggu. Masyarakat Kalsel butuh kepastian, bukan janji yang diulang dari periode ke periode,” ucapnya.
Di tingkat nasional, Kementerian Perhubungan telah merencanakan pembangunan jaringan jalur kereta api sepanjang 2.428 kilometer di Pulau Kalimantan. Jalur tersebut dirancang membentang dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Selatan, kemudian berlanjut ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Tahap awal pembangunan direncanakan dimulai di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 secara bertahap.
Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022–2042. Dalam regulasi itu, jaringan transportasi kereta api disebut akan dikembangkan sebagai bagian dari sistem transportasi darat IKN yang terintegrasi dengan wilayah Kalimantan Timur serta antarkawasan di dalam IKN.
Salah satu jalur antarkota yang direncanakan akan menghubungkan Banjarmasin–Pantai Lango–Karang Joang–Simpang Samboja–Samarinda. Selain itu, terdapat pula rencana konektivitas antara kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN dengan wilayah barat dan timur IKN hingga Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.
Untuk mendukung sistem tersebut, pemerintah juga merencanakan pembangunan sedikitnya 14 stasiun kereta api penumpang di kawasan IKN dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), serta empat stasiun operasi berupa depo kereta api.
