Jakarta, Gesuri.id - Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan orasi ilmiah yang menggetarkan dalam acara pengukuhan Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara bagi Prof. Dr. Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Dalam sambutannya, Megawati menekankan pesan kuat mengenai kepemilikan negara.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah sebuah republik, yang secara prinsipil berarti urusan publik dan milik rakyat, bukan milik individu atau kelompok tertentu.
"Lama-lama kok saya tidak tahan juga loh. Karena ini (Indonesia) bukannya milik seseorang. Republik Indonesia ini adalah milik kita semua. Bagaimana sih?" tegas Megawati di hadapan para guru besar universitas dan tokoh hukum yang hadir.
Baca: Jangkar Baja Nilai Ganjar Pranowo Sosok Yang Otentik & Konsisten
Megawati juga menyoroti adanya upaya-upaya untuk mengutak-atik sistem Pemilihan Umum (Pemilu).
Ia secara tegas membela sistem Pemilihan Presiden secara langsung sebagai mandat reformasi yang memberikan legitimasi kuat bagi seorang pemimpin.
Ia pun menyentil pihak-pihak yang menggunakan alasan ‘biaya tinggi’ sebagai pintu masuk untuk mengubah sistem demokrasi.
"Hanya karena katanya sekarang biayanya banyak (mahal). Loh, kenapa tahun 1955 bisa? Keadaannya tenang-tenang saja, rakyatnya tenang saja. Kalau sekarang dibilang biayanya besar, itu aneh bagi saya," ujarnya.
Menurutnya, Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak boleh membuka ruang kompromi bagi pelanggaran Konstitusi, apalagi jika hal itu menurunkan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa.
Hal lain yang turut menjadi sorotan adalah kekhawatiran Megawati terhadap gejala ‘penyeragaman’ di lembaga-lembaga negara, termasuk legislatif (DPR) dan yudikatif.
Ia mengkritik budaya asal bapak senang atau mentalitas ‘siap komandan’ yang mulai merambah ranah sipil dan hukum.
Megawati menceritakan pengalamannya saat berhadapan dengan aparat di masa lalu, di mana instruksi seringkali datang atas nama perintah atasan tanpa mempertimbangkan kebenaran hukum.
Ia khawatir, jika semua lembaga negara diseragamkan suaranya dan hanya mengikuti satu komando, maka keadilan akan hilang.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
"Apa saya dipikir tidak tahu? Tahulah saya kalau orang selalu mengelaknya begitu (bilang suruhan komandan). Makanya kalau sama pengawal saya, 'Awas loh ya kalau kamu bilang ni suruhan Komandan. No! Siap karena kamu itu tahu apa tidak tahu," cerita Megawati.
Ia mewanti-wanti agar hukum dan lembaga negara seperti DPR tidak menjadi ‘kering’ dan hanya menjadi alat kekuasaan yang menjauh dari rakyat.
Dalam kesempatan itu, Megawati pun memuji keberanian Prof. Arief Hidayat yang pernah mengeluarkan Dissenting Opinion (pendapat berbeda) di Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk integritas intelektual yang tidak mau diseragamkan.
"Jangan biarkan hukum kehilangan keberpihakannya. Saya ingin sampaikan kepada akademisi dan mahasiswa, getarkan suara hati nurani saudara untuk mengawal kebenaran dan keadilan," pungkasnya.
