Banten, Gesuri.id - Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Bidang Pemuda, Olahraga & Pariwisata, Enday Hidayat mengatakan instruksi Gubernur Banten Nomor 556/901-dispar/2021 tentang penutupan sementara tempat wisata yang sifatnya mendadak, menandakan buruknya koordinasi Gubernur kepada Bupati & Walikota se-Provinsi Banten.
Baca: Anies-Zulkifli Hasan Ketemuan Fisik? Mirip Roadshow PKS!
"Gubernur Banten Bpk Wahidin Halim kemarin menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat bawah, pasca beliau mengeluarkan surat intruksi penutupan tempat wisata yang berdampak adanya gejolak protes dari kalangan masyarakat yang notabene para pengais rezeki di sekitaran daerah tempat wisata tersebut," ujarnya, Senin (17/5).
Keputusan Gubernur yang mendadak, menurut Enday, karena kurangnya sosialisasi yang berakibat buruk.
Ia mencontohkan para pedagang yang sudah menstock barang dagangannya dibuat shock dengan Keputusan Gubernur tersebut.
Disisi lain, lanjutnya, Gubernur Banten gagal memprediksi jauh hari akan lonjakan arus wisata pasca dilarangnya arus mudik oleh pemerintah pusat.
"Yang Seharusnya Gubernur Banten meningkatkan koordinasi dengan Kepala Daerah di Banten, Bupati/Walikota membahas lebih dalam menghadapi fenomena arus wisata," ungkapnya.
Dengan ditutupnya tempat wisata sampai 30 Mei nanti, Enday menambahkan membuktikan bahwa Gubernur Banten tidak mempunyai konsep dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya sendiri, dan kebijakan yang reaktif akibat kepanikan adanya lonjakan.
"Buruknya Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota tentu membuat kewalahan pemangku kebijakan di wilayahnya masing-masing. Dari hari hari kemarin para Bupati gencar melakukan sosialisasi agar tidak berwisata atau wisata ditutup. Tetapi itu tidak menutup animo masyarakat untuk berpergian ke tempat wisata yang ada di Banten," jelasnya.
Baca: Novel Baswedan Dinonaktifkan, Dewi: Kena Azab Allah SWT
Ia berharap Gubenur mempunyai alternatif kebijakan untuk membantu para pedagang yang menggantungkan hidupnya, dimana Gubernur harus mempunyai skema jangka panjang dalam penanganan Covid-19 terkhusus dalam pengelolaan tempat wisata.
"Gubernur harus meningkatkan koordinasi dengan kepala daerah di tingkatan bupati dan walikota," pungkasnya.
