Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XII DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., menyoroti persoalan serius dalam distribusi program listrik desa yang masih mencerminkan pola pembangunan "sentralistik".
Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode ini menegaskan bahwa akses terhadap energi adalah marwah keadilan dan kedaulatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Data terbaru menyingkap adanya jurang yang lebar dalam realisasi program elektrifikasi nasional. Pulau Jawa tercatat menerima alokasi yang sangat dominan, sementara wilayah-wilayah penyangga ekonomi nasional seperti Kalimantan masih berada di bawah bayang-bayang kegelapan.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Berdasarkan data sebaran wilayah yang dikeluarkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terlihat kontras yang cukup tajam dalam alokasi program listrik desa.
Wilayah Jawa tercatat menerima total 551 unit program. Sebaliknya, Pulau Sumatera hanya menerima 258 unit, diikuti Sulawesi dengan 195 unit, dan Pulau Kalimantan dengan 169 unit.
Wilayah Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku masing-masing mencatat angka yang jauh lebih rendah, yakni 168 unit, 128 unit, dan 47 unit. Padahal, ribuan wilayah ini masih belum pernah merasakan aliran listrik. Papua Pegunungan contohnya, terdapat 2.143 desa/dusun yang belum tersentuh listrik.
Khusus di Kalimantan Barat, terdapat 664 dusun/desa yang hingga saat ini belum tersentuh aliran listrik. Namun, kebijakan pusat hanya menetapkan target 71 desa untuk tahun ini, dengan realisasi fisik yang baru menyentuh angka 24 desa.
"Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya terus menunggu dalam ketidakpastian. Ketika Jawa telah terang benderang dengan 551 unit program, adalah sebuah ironi jika Kalimantan, Papua, Sumatera, Nusa Tenggara dan Maluku yang merupakan lumbung energi bangsa, hanya mendapatkan porsi yang sangat terbatas," ungkap Cornelis dalam retorika politiknya yang lugas.
Cornelis juga memberikan perspektif visioner mengenai standar daya 1.300 VA per rumah tangga. Menurutnya, hal ini bukan sekadar permintaan akan kuantitas, melainkan langkah strategis menuju transisi energi yang inklusif.
"Kita sedang mengarah pada masa depan hijau. Visi kompor listrik dan gaya hidup ramah lingkungan tidak akan pernah terwujud selama fondasi infrastrukturnya masih rapuh. Rakyat jangan hanya diberikan harapan tanpa kesiapan infrastruktur yang memadai," tambahnya.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Menutup pernyataannya, Cornelis mendesak Kementerian ESDM untuk melakukan re-evaluasi terhadap roadmap elektrifikasi nasional yang saat ini diproyeksikan baru akan tuntas dalam 4 tahun ke depan.
Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman, guna menghapus stigma pembangunan yang bersifat Jawa-sentris.
"Pembangunan harus menyentuh hingga ke nadi terkecil di desa-desa terpencil. Keadilan dan kedaulatan energi adalah kunci utama pendidikan dan kesejahteraan yang merata. Kami menagih komitmen negara untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100% di Kalimantan Barat sebagai bukti bahwa Indonesia-Sentris bukanlah sekadar slogan politik," pungkasnya.
